Jakarta, PONTAS.ID – Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di kawasan perbatasan Kalimantan, Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 km.
“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, melalui keterangan tertulisnya kepada PONTAS.id, Rabu (5/9/2018).
Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan.
Menurut Menteri Basuki, kondisi tersebut akan sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan, dimana barang kebutuhan diperoleh dengan lebih mudah dan murah, “Kesenjangan antar wilayah juga bisa dikurangi,” katanya.
Selesai Akhir 2019
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere menyampaikan dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan yang tengah dikerjakan, sepanjang 824 km berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan 244 km berada Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jalan tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah,” kata Refly saat melepas Ekspedisi Susur Jalan Perbatasan Kaltara dan Kaltim.
Selain ekspedisi jalan perbatasan, dilaksanakan pula peninjauan terhadap progress pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
“Ekspedisi ini dilakukan sebagai akuntabilitas terhadap anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR dengan memberikan informasi kondisi eksisting dan juga progres pembangunan jalan dan jembatan serta mengetahui harapan masyarakat setempat,” kata Refly.
Topografi Berbukit
Menurutnya, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas. Penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah yang diselesaikan bertahap dan berkesinambungan.
Pembangunan jalan perbatasan ini bukan tanpa kendala. Refly mencontohkan, kondisi teknis medan cukup berat. “Ini sama seperti di Trans Papua. Topografinya berbukit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya konstruksi,” jelas Refly.
Faktor non-teknis, sambungnya, yakni kultur budaya masyarakat perbatasan juga menjadi tantangan tersendiri, “Ditambah dengan cuaca yang cenderung ekstrem pada beberapa bulan terakhir,” pungkasnya.
Editor: Hendrik JS
