Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Perhubungan kewalahan memberantas praktek pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Termasuk sampai praktek pungli yang kerap dilakukan oleh oknum petugas di jembatan timbang.
Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berencana akan menggandeng pihak swasta untuk mengelola jembatan timbang.
Menurut Budi, selain membuka lapangan kerja baru, swasta dinilai lebih bertanggungjawab karena dapat langsung dihentikan operasinya jika melakukan pelanggaran.
“Kalau mereka tidak mampu ya kita bisa berhentikan mereka,” kata Menhub usai berbicara di depan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Jumat (11/5/2018) sore, seperti dilansir laman dephub.go.id.
Menhub juga menyebut akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menekan tingkat kerusakan jalan raya akibat beroperasinya truk-truk dengan kapasitas kelebihan muatan.
“Karena di Kementerian PUPR ada anggaran untuk merawat jalan jadi kita kolaborasikan. Kalau keduanya itu jalan Insya Allah tidak ada pungli lagi dan juga bisa menyelamatkan jalan-jalan kita dari kerusakan,” jelas Menhub.
Lebih lanjut Menhub beralasan pelibatan swasta ini dipilih karena jembatan timbang kerap dianggap sebagai usaha pemerintah daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga jika melibatkan swasta, maka jembatan timbang dapat dikelola lebih profesional.
“Kalau kita bertahan pada fungsi jembatan timbang hanya untuk mengatur muatan, pasti penyimpangan itu lebih bisa dikontrol apalagi kita akan mengamanahkan kepada swasta,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Menhub juga mengingatkan sanksi pidana menanti bagi oknum-oknum yang masih melakukan praktek pungli.
Editor: Hendrik JS
