AKARTA, PONTAS.ID – Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diharapkan tidak menjadi alasan terhentinya berbagai program strategis yang selama ini telah berjalan.
Anggota Komisi VII DPR Eva Monalisa justru meminta Menteri Perindustrian Sarmuji yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto segera melakukan percepatan program untuk memperkuat industri nasional.
Eva menyampaikan pesan tersebut setelah Sarmuji resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Perindustrian.
“Pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada Pak Sarmuji atas amanah barunya sebagai Menteri Perindustrian. Beliau bukan orang baru di DPR, sehingga saya berharap komunikasi antara pemerintah dan parlemen, khususnya Komisi VII, bisa semakin kuat,” kata Eva kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).
Menurut Eva, pengalaman Sarmuji di parlemen menjadi modal penting untuk membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan DPR, khususnya dalam pembahasan dan pengawasan kebijakan sektor perindustrian.
Namun, ia mengingatkan ada sejumlah pekerjaan besar yang tidak boleh kehilangan momentum. Mulai dari penguatan industri dalam negeri, keterlibatan UMKM dalam rantai industri, hilirisasi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan kawasan industri di daerah
“Pesan saya, jangan sampai pergantian menteri membuat program-program perindustrian yang sudah berjalan terputus. Justru harus ada percepatan,” tegasnya.
Eva menilai penguatan industri nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan industri berskala besar. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku UMKM dan industri di daerah memperoleh ruang untuk tumbuh dan terhubung dengan ekosistem industri nasional.
Eva juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.Menurutnya, pembangunan kawasan industri harus memberikan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitarnya, bukan sekadar menciptakan pusat-pusat industri baru yang tidak banyak melibatkan pelaku usaha lokal.
“Terutama dalam memperkuat industri dalam negeri, UMKM sebagai bagian dari rantai industri, hilirisasi, peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta pemerataan kawasan industri di daerah,” ujarnya.
Ia menilai UMKM perlu mendapatkan kesempatan lebih besar untuk masuk ke dalam rantai pasok industri, sehingga pertumbuhan industri besar dapat ikut mengangkat kapasitas usaha masyarakat di daerah.
“Saya berharap Pak Sarmuji tidak hanya melihat industri dari pusat dan industri besar. Industri daerah dan UMKM harus menjadi bagian dari ekosistem industri nasional,” kata Eva.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan kawasan industri juga perlu dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dan pelaku usaha di sekitarnya.
“Jangan sampai kawasan industri berkembang, tetapi pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya tidak ikut naik kelas,” tegas Anggota Baleg DPR RI tersebut.
Di sisi lain, Eva memastikan Komisi VII DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian.
Ia menyebut DPR siap menjadi mitra kerja pemerintah dalam mendorong kebijakan yang memperkuat industri nasional. Namun, dukungan tersebut tetap berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan parlemen.
“Sebagai Komisi VII, kami tentu siap menjadi mitra kerja yang konstruktif. Kami akan mendukung kebijakan yang berpihak pada penguatan industri nasional, tetapi sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.
