Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah menegaskan komitmen nasional dalam pengendalian tembakau dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai agenda kebijakan strategis jangka panjang. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penghargaan APCAT (Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development) Award yang diterima Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya atas dedikasi lebih dari satu dekade dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau di tingwkat daerah.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan peran sentral pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari agresivitas industri tembakau yang kian masif dan terselubung.
Bima menekankan bahwa industri tembakau tidak dapat lagi dipandang semata sebagai isu ekonomi, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan publik dan masa depan bangsa.
“Jika kita geram pada korporasi yang merusak lingkungan, maka hari ini negara juga harus sangat geram terhadap industri tembakau yang secara sistematis merusak anak-anak muda dan masyarakat,” tegas Bima dalam forum APCAT Summit 2026, Senin (26/1/2026),
Menurutnya, strategi promosi rokok kini semakin agresif dan tidak transparan, menyusup melalui pesan subliminal yang menyerupai iklan produk konsumsi seperti minuman, permen, dan cokelat, bahkan masuk ke ruang privat keluarga.
Kondisi ini memperberat tantangan pemerintah daerah di tengah tingginya prevalensi perokok nasional yang telah mencapai 38,12 persen dan terus menunjukkan tren peningkatan.
Bima menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengambil langkah preventif dan preemptive secara konsisten guna menciptakan generasi tanpa rokok sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia juga menolak anggapan bahwa kebijakan pengendalian tembakau akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pengalaman sejumlah daerah, kebijakan yang tegas justru membuka ruang masuknya sektor industri alternatif, termasuk industri kesehatan, yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan dan lebih sehat.
“Ketegasan dalam pengendalian tembakau adalah investasi jangka panjang. Daerah tidak boleh ragu, karena manfaat sosial dan ekonominya jauh lebih besar,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan kepada para kepala daerah, khususnya pejabat baru, Bima menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, perlunya inovasi kampanye pengendalian tembakau agar pesan kebijakan lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan masyarakat.
Kedua, penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Ketiga, pentingnya regenerasi kepemimpinan daerah agar kebijakan pengendalian tembakau tetap berkelanjutan meski terjadi pergantian kepala daerah.
APCAT Summit 2026 dihadiri para pemimpin daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan dari kawasan Asia Pasifik. Bima Arya sendiri memiliki rekam jejak kuat di tingkat regional, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua Bersama (Co-Chair) APCAT bersama Wali Kota Balanga City, Filipina, Francis Anthony S. Garcia.
Penghargaan APCAT ini menjadi penegasan bahwa pengendalian tembakau bukan sekadar isu kesehatan, melainkan kebijakan strategis negara untuk melindungi generasi masa depan dan memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
