Membangun Manusia dengan Program Makanan Bergizi demi Mewujudkan Indonesia Emas 245

Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, gagasan presiden terpilih Prabowo Subianto tentang program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis untuk anak, dan program membuka akses seluas-luasnya bagi anak usia sekolah mengenyam pendidikan, sejatinya melekat pada kewajiban konstitusional negara mensejahterakan rakyat sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi demi mewujudkan Indonesia emas 2045.

Dan tentunya guna mendukung program-program Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut diperlukan kolaborasi dengan DPR RI sebagai mitra strategis guna mewujudkan hal tersebut.

Menurut Bambang, program-program ini bisa direalisasikan dengan meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN yang pastinya dibahas bersama-sama dengan DPR RI melalui refokusing anggaran, dan penyesuaian skala prioritas program.

“Tema sentral dan esensi dari gagasan Prabowo itu tak lain adalah pembangunan manusia Indonesia demi mewujudkan Indonesia emas 2045, sebuah kewajiban konstitusional negara yang sudah begitu sering dijadikan program tapi tak pernah direalisasikan dengan penuh kesungguhan. Hari-hari ini, pemerintah, DPR RI dan masyarakat Indonesia masih harus menerima fakta tentang stunting, fakta jutaan anak putus sekolah hingga masih tingginya angka kematian ibu-bayi. Rangkaian masalah ini menjadi bukti yang menjelaskan bahwa pembangunan manusia Indonesia belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terutama jika diperbandingkan dengan pembangunan sektor lain,” kata Bambang Soesatyo.

Lebih dari itu, politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dari rangkaian fakta permasalahan itu membuat siapa saja amat prihatin. Betapa tidak, masih ada jutaan anak menderita kekurangan gizi dan lainnya tidak mampu melanjutkan sekolah, ketika pembangunan sektor lain telah memampukan sebagian besar warga bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman dan melakoni digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan dewasa ini.

“Maka, menjadi sangat relevan jika Prabowo mengajukan gagasan tentang program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis untuk anak, dan program membuka akses seluas-luasnya bagi anak usia sekolah mengenyam Pendidikan dan tentunya DPR RI sebagai mitra pun juga harus ikut menyelaraskan serta mensukseskan program itu semua ,” ujar pria akarab disapa Bamsoet ini.

Pijakan untuk memahami relevansi dua gagasan Prabowo adalah Konstitusi negara. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menegaskan dan memerintahkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maknanya, UUD menetapkan tanggungjawab negara tentang kewajiban memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, termasuk gizi. Faktanya, kerja bertahun-tahun untuk menurunkan stunting tak pernah menghasilkan capaian yang memuaskan.

Tentang kewajiban negara menyediakan pendidikan bagi warga negara ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Selain itu, ketetapan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 pun tampak amat relevan dengan era terkini. Pasal ini menetapkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Lebih lanjut, Bamsoet menilai, kewajiban konstitusional negara itu harus direalisasikan dengan tentunya bekerjasama dengan DPR RI untuk menjalankan janjikan semasa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dengan pastinya bantuan parpol pendukung yang akan datang didominasi oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Bagi Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober 2024, lanjut Bamsoet, sudah barang tentu akan ada tantangan untuk bisa merealisasikan program Sarapan Bergizi Gratis, utamanya jika APBN 2025 kini sedang dibahas bersama DPR RI  karena beberapa alasan belum bisa mengalokasikan anggaran untuk membiayai program dimaksud. Namun, bukan berarti tidak ada peluang. “Presiden terpilih bersama tim ekonominya dituntut kreatif dalam mengelola APBN 2025 dan pastinya DPR RI sebagai mitra strategis Pemerintah tentu akan membantu serta memontoring agar program prioritas bisa direalisasikan.” terang Ketua MPR RI ini.

Bamsoet pun juga mengingatkan DPR RI  sebagai mitra Pemerintahan Presiden Prabowo juga jangan lupa akan tugasnya melakukan fungsi pokoknya (tupoksi) dengan tentu selalu memontoring kebijakan program Pemerintah serta membantu dari sisi legislasi dengan produk undang-undang yang bisa mempermudah kerja nyata Presiden Prabowo kedepan.

“Meskipun DPR RI mendatang akan banyak dari parpol koalisi Pemerintah tetap harus juga menjalankan tupoksinya agar setiap program Pemerintah bisa selaras dan sejalan dengan konstitusi dan amanat dalam undang-undang dasar,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti Foramppi Lucius Karus berharap  DPR harus bisa mengontrol program apapun dari pemerintah termasuk program makan bergizi gratis dan program membuka akses seluas-luasnya bagi anak usia sekolah mengenyam pendidikan itu.

“Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya kewenangan pada DPR tetapi, bagaimana parpol melalui fraksi di DPR nanti memposisikan diri,” tegasnya. (***)

Previous articleKorupsi di Basarnas, KPK Ciduk Petinggi PDIP
Next articleMKD akan Undang PPATK untuk Berikan Data Anggota DPR Diduga Terlibat Judi Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here