Jakarta, PONTAS.ID – Tiga Paslon Capres-Cawapres akan ikut Pilpres 2024 menyatakan dengan tegas akan tetap memberi perhatian kepada nasib para petani tembakau di Indonesia.
Menurut Anggota DPR Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan, pasangan Capres Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sejak awal sudah konsisten dalam persoalan petani tembakau karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Saya kira posisi kami atau AMIN yang pertama melindungi petani tembakau. Itu merupakan satu hal yang tak bisa ditawar. Jadi petani memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara mereka juga punya hak juga untuk mendapatkan jaminan bahwa kerja-kerjanya dilindungi. Baik itu produksinya atau pasca produksinya. Bahkan termasuk juga untuk perlindungan kesejahteraan keluarga petani tembakau. Ini menjadi sangat penting,” kata Luluk dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Menilik Visi Calon Presiden 2024 Tentang Keberlangsungan Lapangan Kerja pada Industri Hasil Tembakau, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).
Persoalan tembakau menurut Luluk, juga menyangkut tenaga kerja. Dimana banyak sekali industri hasil tembakau (IHT). Mulai dari pemetik, perajam kemudian sampai pelintingnya. Bahkan kemudian sampai kepada toko klontong.
“Kalau dulu saja lebih kurang sepuluh juta tenaga kerja yang berkaitan dengan Industro Hasil Tembakau. Maka kita perkirakan betapa besarnya serapan tenaga kerja di satu sisi. Kedua kontribusi pertembakauan bagi ekonomi nasional dan kalau itu kita semua pasti tak akan mengabaikan cukai rokok yang sangat besar, Rp178 Triliun,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi menegaskan, tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara, ekonomi rakyat kecil. Persoalan sosial dan juga industri.
“Jadi dari tembakau saja itu mempunyai spektrum yang lebih luas dari sekedar kesehatan,” terangnya.
Politikus PAN ini juga menegaskan, posisi Prabowo dan Gibran adalah pro petani tembakau. Bukan hanya petani tembakau, Prabowo dan Gibran juga membela petani varietas lain serta nelayan Indonesia.
“Mereka bukan hanya sekedar bekerja tapi dia menjadi way of life. Menjadi gaya hidupnya. Oleh karena itu menjadi petani sudah ada UU, pemberdayaan dan pelindung petani dan nelayan. UU tentang pangan dan beberapa UU yang berkaitan dengan petani. Jadi sekarang tinggal implementasi dari UU,” terangnya.
Perwakilan Tim Penenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Wisnu Brata menegaskan bahwa dari tiga capres dan cawapres yang ada saat ini, hanya Ganjar dan Mahfud yang paling menyatakan pembelaan terhadap petani, khususnya tembakau.
“Kenapa? Jadi pada saat 2013, saya dan teman-teman yang lain. Kami bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan permasalahan petani tembakau, dan ternyata beliau menanggapi dengan baik. Sehingga setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, beliau berani statemen di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menkes saat itu,” jelas Wisnu.
Lebih jauh, Wisnu menyatakan bahwa kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia.
Lebih jauh, Wisnu menyatakan bahwa kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia.
“Teman-teman petani tembakau tentu sangat kaget dengan kenaikan cukai yang bertubi-tubi. Bahkan pernah naik di 2020 naiknya 23 persen. Dan saat itu terjadilah gejolak. Karena semua variabel rokok, plastik tidak mungkin. Yang terjadi adalah menekan bahan baku. Cengkeh dan tembakau sehingga petani di 10 provinsi itu terutama 4 provinsi penghasil untuk industri menjerit seketika. harapan yang dulu kita melihat cahaya dan kemudian redup,” terangnya.
Pertahankan IHT
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mendesak agar nantinya para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan keberadaan petani maupun industri hasil tembakau (IHT).
“Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres agar di dalam rencana strategi visi dan misi tetap harus mempertahankan keberadaan daripada pertembakauan nasional kita. Inilah bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti tembakau yang mempunyai agenda terselubung,” tandasnya.
Tidak Berpihak ke Petani Tembakau
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok, Sahminudin, menjelaskan ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. Namun sepertinya tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau.
Padahal, menurut dia, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis. Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar.
Sahminudin menilai menilai rancangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan investor, bukan masyarakat.
“Ini tentu tidak baik kan jika peraturannya terlalu berorientasi ke bisnis dan investasi yang begitu sempit, sementara industri dan petani yang ada di baliknya malah cenderung dirugikan,” katanya.
