MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru

Majalengka, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengulangi tekadnya mendukung upaya pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Majalengka yang tengah mengusahakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Abdul Chalim. Karena semasa hidupnya KH. Abdul Chalim adalah seorang pejuang, yang turut memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. KH. Abdul Chalim juga ulama besar, yang melahirkan kyai-kyai besar, dizaman sekarang. Selain itu KH. Abdul Chalim juga seorang politisi yang ikut berkiprah menjadi anggota MPR RI.

“Sebagai pendiri Pergunu dan satu dari tiga pendiri Nahdlatul Ulama bersama KH. Hasyim Asy’ari serta KH. Abdul Wahab Chasbullah jasa-jasa KH. Abdul Chalim sangat jelas, karena tersimpan rapi dalam sejarah bangsa Indonesia. Tidak ada alasan, yang bisa digunakan untuk menolak penganugerahan gelar pahlawan kepada beliau. Saya yakin, jika pemikiran serta keteladanan KH. Abdul Chalim diteruskan jajaran Pergunu, ke depan Sekolah-sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama pasti akan semakin diperhitungkan,” kata Yandri Susanto, Minggu 18 Juni 2023.

Sebanyak 30 ribu lebih pondok pesantren dan lebih dari 5 juta santri yang ada dilingkungan pendidikan Nahdlatul Ulama, menurut Yandri adalah bukti besarnya kiprah NU dalam pembangunan bangsa. Karena itu, sudah sepantasnya jika pemerintah memberi penghargaan, bagi kalangan Pergunu. Karena kiprah serta jasa-jasanya tak perlu diragukan. Meski banyak diantara mereka masih ada yang kurang sejahtera dan bahkan belum sejahtera, tetapi mereka terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Karena tugas mengajar yang mereka lakukan, bukan semata-mata karena uang. Dan dengan kerja kerasnya, Pergunu sudah berkontribusi menjadi pemersatu bangsa dan ikut membangun peradaban dunia.

“Kalau negeri ini ingin lebih berbudaya, kita harus semakin memperhatikan kesejahteraan para guru. Sebagaimana mereka berkomitmen pada pendidikan dan anak-anak didiknya. Jangan sampai pemerintah membiarkan para guru menghadapi keterbatasannya sendirian, tanpa uluran tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena mereka adalah ujung tombak kemajuan bangsa,” kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Terbukti, kata Yandri sesaat setelah Hirosima dan Nagasaki di bom oleh sekutu, pertanyaan pertama pemerintah Jepang bukan berapa pabrik yang masih berdiri, atau berapa tentara yang masih hidup. “Tetapi yang ditanyakan pemerintah Jepang waktu itu adalah, berapa guru yang masih hidup untuk bisa meneruskan pendidikan,”¬†tutup¬†Yandri.

Pada kesempatan itu, Yandri juga berkesempatan untuk berziarah ke makam KH. Abdul Chalim yang berada di kompleks MDTA-MTs. Sabilul Chalim. Ikut hadir pada acara tersebut, Ketua Umum PP Pergunu Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim MA, beserta jajaran. Menkopolhukam Prof. Dr. Mahfud MD, serta anggota Komisi VIII DPR RI Prof. Dr. Maman Imanul Haq, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penulis: Herdi

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articlePerdagangan Orang, Polres Indramayu Bekuk 2 Pelaku
Next articleMPR: Kawasan Wisata Taman Laut Olele, Tawarkan Surga Bawah Laut Terbaik di Dunia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here