Data Pertanian Kacau, DPR Minta K/L Jangan Punya Data Sendiri

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Jokowi mengeluhkan kurang akuratnya data pertanian di Indonesia. Padahal, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.

Menanggapi keluhan Jokowi soal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengamini apa dikeluhkan Jokowi terkait data pertanian tersebut. Pasalnya, menurut Firman dari laporan mengenai data-data pertanian semua Kementerian/ Lembaga (K/L) membuat data sendiri sehingga hal ini membuat tidak sinkron sehingga membuat pusing Presiden.

“Ini harus segera dievaluasi keseluruhan soal data Pertanian. Kalau data ini tidak sinkron antara data satu dengan yang lain maka ini akan sulit tercapai dalam rencana kerja Pemerintah,” katanya kepada wartawan, Jumat 19 Mei 2023.

Politikus Partai Golkar melanjutkan, semua (K/L) melaporkan data mereka masing-masing. Namun, dari data dilaporkan itu tidak semuanya akurat dan hal ini menyebabkan perbedaan data sehingga rencana pembangunan pertanian akan dijalankan Pemerintah akan sulit terlaksana.

“Ya, memang tidak semua data-data itu sinkron karena selalu adanya missleading. Misalnya data produksi BPS menentukan ini, Kementan ini, Kemendag, BPS dan Bapanas melakukan lain. Dulu saja mensinkronkan data BPS dan Kemendag saja sudah sulit sekarang ditambah lagi Bapanas karena semuanya masing-masing punya kepentingan beda-beda,” ujarnya legislator dapil Jateng III meliputi, Pati, Rembang dan Gerobogan ini.

Karena itu, Firman berharap dari data Pertanian diserahkan Pemerintah, hendaknya Kementan harus fokus pada masalah pembangunan sektor Pertanian, dan BPS fokus pada ketersediaan serta data.

Supaya nantinya, jika hal ini dilaporkan kepada Presiden tidak tumpang tindih dan missleading kembali.

“Dan pada akhirmya semua K/L acuannya satu dan tidak masing-masing memiliki data sendiri,” tegas anggota Baleg DPR ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pemerintah memiliki data yang akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Ia mengakui, data yang dimiliki pemerintah sering kali tak akurat sehingga berdampak pada masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023.

“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat,”¬†ujar¬†Jokowi.

Previous articleJadikan Harkitnas Momentum Bangkit Bersama Mewujudkan Indonesia Lebih Baik
Next articleSosialisasi Empat Pilar, MPR Ajak Pimpinan BMIWI Lanjutkan Peran Ibu Bangsa untuk Wujudkan Cita-cita Indonesia Merdeka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here