Jakarta, PONTAS.ID – Hisanru Manurung yang dikenal sebagai Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengkritisi lambatnya penanganan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam, Irjen Pol. Ferdy Sambo.
Namun, Hisanru juga mengapresiasi langkah Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menangani kasus yang menjadi perbincangan nasional ini.
“Sebelumnya, saya mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tegar dan kuat menghadapi ujian ini. Terlebih, dengan terungkapnya dugaan Brigadir J dibunuh, bukan gugur dalam aksi tembak menembak,” kata Hisanru melalui keterangan tertulisnya yang diterima PONTAS.id, di Jakarta, Kamis (11/08/2022).
Hisanru juga memberikan catatan kritis dalam penangan kasus ini ke depan.
Pertama, dia mendesak Kapolri mempercepat dan memperluas pengungkapan kasus ini mulai dari dalang pembunuhan Brigadir J hingga dugaan berbagai upaya menutup-nutupi serta merekayasa fakta-fakta di lapangan.
“Kapolri bersama Tim Khusus Kasus Brigadir J jangan ragu lagi mengungkap kasus ini. Dukungan Politik termasuk dari Presiden Jokowi serta ratusan juta penduduk Indonesia ada di belakang Polri! Buka saja semua dengan cepat, agar energi bangsa bisa kembali untuk pembangunan di tengah pandemi yang belum usai serta berbagai krisis yang tengah saat ini terjadi di Indonesia dan global,” tegas Hisanru.
Kerja Cepat
Kedua, kerja cerdas dan cepat dari Kapolri bersama Tim Khusus dalam menungkap kasus Brigadir J saat ini sangat dibutuhkan agar segera masuk ke proses peradilan.
“Karena, pengamatan saya di lapangan, tekanan moral personel Polri sedikit banyak terpengaruh dengan kasus ini, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai, tertib sipil yang dikawal oleh Polri terganggu karena lambannya pengungkapan kasus ini,” beber Hisanru.
Ketiga, Pembangunan Ibu Kota Nega di Kalimantan Timur serta tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan, akan membutuhkan energi yang cukup besar bagi Polri untuk melakukan pengamanan dengan segala keterbatasan anggaran, personel serta peralatan di jajaran Polri.
Menurut Hisanru, Polri menjadi salah satu kunci utama suksesnya perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, “Terlebih dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” tuturnya.
Tahapan Pemilu yang telah berjalan telah menambah kehangatan suhu politik di Indonesia juga menjadi salah satu tanggungjawab jajaran Polri untuk menjaga kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.
“Harapan kita, kasus ini secepatnya terungkap hingga ke akar-akarnya, dan Polri kembali bisa fokus melakukan tugas pokok dan fungsinya. Jadi, Kapolri dan Tim Khusus tidak perlu ragu-ragu lagi bertindak agar energi bangsa yang besar ini tidak tergerus,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Rahmansyah
Editor: Fajar Virgyawan Cahya
