Ketua DPD Minta Pemerintah Beri Perlindungan ke PMI

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Ia meminta para pekerja dilindungi dengan kepastian hukum.

Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia.

“Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para PMI seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum,” kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).

Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana. “Kita tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan,” ucapnya.

Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. “Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional,” tutur dia.

Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleBamsoet Hadiri Pelantikan Ketua MBI Sulteng
Next articleSultan Najamudin Minta Gubernur Bengkulu Pertimbangkan Izin Pengembangan Perkebunan Sawit di Pulau Enggano

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here