Anggaran Tak Transparan, Pejabat Disdik Kabupaten Malang Kompak Cuci Tangan

Malang, PONTAS.ID – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Jawa Timur dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran negara yang merupakan uang rakyat. Penilaian ini berdasarkan dugaan kejanggalan pada pelaksanaan proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 yang menyedot anggaran hingga Rp.28 miliar.

Contohnya, royek pengerjaan SD, SMP, Perpustakaan dan PAUD yang di kerjakan baik melalui pengadaan Langsung (PL) maupun sistem tender yang sudah masuk tahap penandatanganan kontrak, tetapi belum diputuskan siapa konsultan yang aoan mengawasi jalannya proyek ini.

Demikian juga dalam kegiatan rehabilitasi swakelola dengan anggaran APBD 2021 kurang lebih Rp.7 miliar untuk lembaga SD dan SMP yang pelaksanaannya menunggu DAK fisik selesai. Namun pelaksana jasa konsultan serta pagu anggaran juga masih samar samar.

“Semua dinas harus transparan terkait penggunaan anggaran begitu juga dengan prosesnya, dari hulu sampai hilir. Tidak perlu ada yang harus ditutupi, sajikan semuanya kepada masyarakat,” kataK oordinator Badan Pekerja ProDesa, Ahmad Khoesairi kepada wartawan di Malang, Jumat (16/7/2021).

Cak Khoes akrab sapaannya mengaku mendengar nada tak sedap terkait rekanan jasa konsultan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. “Atas isu-isu itu, Kepala Dinas berkewajiban untuk menepis dan menjelaskan agar isu-isu itu tidak terus berkembang,” tuturnya.

Menurutnya, jawaban pingpong antara Kabid dan Kadis hanyalah akan menambah praduga publik yang membuat stigma dinas memburuk karena kecurigaan publik.

“Itu anggaran negara, publik berhak tahu. Bila perlu seluruh rekanan untuk perencanaan dipublis saja, agar masyarakat tahu siapa saja yang ikut andil membuat perencanaan. Nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, direkturnya siapa. Jika ada kepala dinas yang tidak tahu apa-apa terkait tanggung jawabnya, ya mundur saja, jangan jadi kepala dinas,” tegas Cak Khoes.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Wahid Arif saat ditanyakan hal tersebut mengarahkan langsung ke Kepala Dinas Pendidikan. “Langsung ke Pak Kadis, biar informasinya lengkap,” balas Arif melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, beberapa waktu lalu.

Sebaliknya, Kepala Dinas Pendidikan, Rahmat Hardijono malah kembali melempar pertanyaan ke Kabid, ia berdalih karena Kepala Bidang masing masing yang lebih mengetahui.

“Kalau di LPSE tidak ditemukan, nampaknya di Sistem Informasi rencana umum pengadaan (Sirup) juga belum diunggah karena kemungkinan anggarannya di rasionalisasi atau di refocusing,” kata dia.

Ia mengucapkan terimakasih dan berjanji akan melakukan pengecekan. “Sekali lagi mohon maaf karena saya tidak hafal semuanya termasuk hal yang teknis sehingga dipersilahkan untuk menghubungi Kabid (SMP/SD/PAUD) yang menangani sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen atau dapat langsung minta penjelasan ke LPSE,” katanya.

Sementara itu, Pemerhati Pendidikan yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden no. 12 tahun 2021 yang mencabut Perpres 16 tahun 2018 ketentuan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi pada pasal 41 ayat 1 huruf a,b, dan c, “Di mana di dalamnya dalam pelaksanaan jasa konsultasi menggunakan metode seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung,” katanya melalui WhatsApp seluler kepada PONTAS.id pagi tadi.

Penulis: Achmad Soesono
Editor: Ahmad Rahmansyah.

Previous articleKebut Vaksinasi Pelajar, Gubernur Jatim Minta Bupati/Walikota Gerak Cepat
Next articleKompak Tangani Covid, Pemkot Jaksel Terima Bantuan dari PT Intiland

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here