Sidang Paripurna, Pemkab Trenggalek dan DPRD Bahas 7 Ranperda

Trenggalek, PONTAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum dan jawaban fraksi-fraksi DPRD terkait tujun Rancangan Peraturan Daerah (Perda). Sidang yang dihadiri Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, digelar pada Selasa (13/7/2021).

Sidang kali ini mendengar pandangan umum fraksi-fraksi dalam pembahasan Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 dan Ranperda Perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor

Sedangkan agenda lain mengenai jawaban fraksi-fraksi atas penjelasan bupati terhadap lima ranperda yang diajukan.

Ranperda pertama mengenai ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Selanjutnya mengenai Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Ranperda perubahan atas perda nomor 18 tahun 2010 tentang Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Ranperda tentang penanaman modal; dan Ranperda tentang penyelenggaraan kepadatan jiwa.

“Kita tadi mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait dengan nota penjelasan ranperda yang diusulkan oleh Bupati,” kata Wakil Bupati, usai mengikuti sidang paripurna DPRD.

Wabup menambahkan, pembahasan ini nantinya bisa membawa kebaikan bagi Kabupaten Trenggalek. “Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dan nanti akan kita jawab melalui jawaban bupati dalam agenda paripurna berikutnya,” tambahnya.

Terkait pembahasan Ranperda RPJMD dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor kata Wakil Bupati karena dirinya bersama Bupati relatif masih baru menjabat.

“Prinsipnya karena kita memasuki masa pemerintahan yang baru, penyusunan RPJMD merupakan suatu kewajiban dari pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan RPJMD kita,” tuturnya.

Sedangkan dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda RPJMD fraksi-fraksi DPRD berharap dapat disusun secara lebih spesifik untuk mewujudkan sustainable development goals. “Dalam mewujudkan RPJMD tentunya dibutuhkan program yang realistis, tajam dan terukur,” paparnya.

Pada prinsipnya fraksi-fraksi DPRD mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Visi Misi pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini.

“Namun fraksi-fraksi DPRD ini lebih mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program program yang realistis dan terukur. Dengan begitu 12 indikator capaian utama dapat tercapai,” tutupnya.

Penulis: Saelan
Editor: Ahmad Rahmansyah

Previous articleProyek Jalan Sumber Pitu di Pasuruan Hampir Rampung
Next articleAPBN Belum Efektif Mendorong PEN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here