Holding Ultra Mikro Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, Pacu Literasi dan Inklusi Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih
Gde Sumarjaya Linggih

Jakarta, PONTAS.ID – Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) dinilai akan semakin meningkatkan pemberdayaan UMKM, serta memacu literasi dan inklusi keuangan juga pembiayaan formal di kalangan pelaku usaha di segmen tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Anggota dewan asal Pulau Dewata itu mengatakan langkah integrasi ekosistem UMi melalui holding tiga BUMN yang fundamental usahanya memang fokus terhadap pemberdayaan UMKM, akan mempermudah akses permodalan, pembayaran dan penguatan digitalisasi UMKM yang masih rendah.

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa holding BUMN UMi merupakan kebijakan tepat dari pemerintah. Sebabnya, persoalan klasik para pelaku usaha kecil dan mikro adalah masalah literasi dan inklusi keuangan dan pembiayaan.

Jika literasi lemah, maka inklusi atau akses serta pemanfaatan layanan keuangan sulit dijangkau. Implikasinya akan mengerdilkan kapasitas dan daya saing usaha pelaku UMKM dan UMi.

“Artinya ini (Holding BUMN UMi) satu langkah visioner dan strategis,” ujar Gde yang akrab disapa Demer, Senin (5/7/2021).

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2020, indeks literasi keuangan mencapai 38,03% sedangkan inklusi keuangan 76,19%.

Angka tersebut merupakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan regulator tersebut pada 2019. Persentase itu meningkat dari hasil survei OJK pada 2016 dengan indeks literasi keuangan 29,7% sedangkan inklusi keuangan 67,8%.

Adapun target OJK sesuai arahan Presiden Joko Widodo, indeks inklusi keuangan mencapai di atas 90% pada 2023.

Oleh karena itu, Demer berharap dengan terintegrasinya ekosistem usaha ultra mikro melalui holding BUMN UMi, hambatan-hambatan terhadap literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan bisa diatasi. Dengan demikian pelaku usaha kecil akan semakin lebar mengembangkan bisnis ke depan.

“Holding ini diharapkan juga dapat membina pelaku UMKM untuk menerapkan pola-pola usaha yang lebih modern,” ucapnya.

Dengan terpacunya literasi dan inklusi keuangan serta pembiayaan formal, Demer memproyeksikan ke depan masyarakat akan terhindar dari penipuan yang berkedok layanan jasa keuangan seperti investasi bodong ataupun praktik rentenir bermodus pinjaman uang secara daring.

“Pemahaman tersebut akan memberikan dampak besar bagi kesehatan industri keuangan yang seringkali terjadi penipuan melalui pinjaman online atau investasi bodong,” imbuhnya.

Lebih jauh Demer mengungkapkan bahwa langkah pemerintah melalui sinergi ketiga BUMN akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas peningkatan kapasitas UMKM. Hal itu mewujudkan kemudahan akses pembiayaan dengan biaya murah bagi kelompok usaha kecil.

Pasar Berbeda

Dalam kesempatan terpisah Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menegaskan kehadiran holding ultra mikro tidak perlu dikhawatirkan oleh penggiat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan menganggap sebagai persaingan.

Pendekatan layanan yang diberikan oleh KSP dan holding sebagai bank sangat berbeda. KSP sebagai lembaga koperasi berbasis keanggotaan, hanya memberikan layanan kepada anggota yang di dalamnya ada semangat memiliki yang tinggi dan gotong royong.

Menurutnya masing-masing lembaga pembiayaan ini pun memiliki pasar yang berbeda. KSP dengan basis keanggotaan menciptakan rasa memiliki terhadap koperasi. Keberlangsungan koperasi merupakan hasil keputusan bersama anggota yang kemudian dijalankan bersama.

“Karena itu, kekhawatiran persaingan bunga pinjaman seharusnya tidak perlu ada, karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dalam rapat anggota,” ujarnya.

Selama ini, KSP sebagai lembaga memiliki prinsip-prinsip perkoperasian yang terbangun dari sistem pengelolaan yang bersifat demokratis dan terbuka. Di dalamnya ada pula pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil terhadap semua anggota.

“Anggota memperoleh kemanfaatan lain sebagai bagian dari koperasi, tidak sekadar hanya mendapatkan layanan pinjaman,” kata Zabadi.

Oleh karena itu Zabadi meminta, ini saatnya KSP untuk semakin meningkatkan layanannya dan melihat potensi-potensi baru sebagai market yang akan menjadi pasar KSP.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah holding tiga BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Langkah awal pembentukan holding tersebut telah dimulai seiring Keterbukaan Informasi dari manajemen BRI.

Pemerintah membentuk holding ultra mikro dengan BRI sebagai induknya. BRI akan melaksanakan right issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai.

Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI. Pembentukan holding dilakukan untuk mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan guna melayani pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih baik lagi.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here