Pemerintah Jangan Bermain Api Hilang Akal Sehat soal Sembako Kena PPN

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komis IV DPR, Firman Soebagyo merespon keluhan masyarakat terkait rencana pemerintah tentang kebijakan pungutan pajak dan penambahan kewenangan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP).

Menurutnya kewenangan yang berlebihan hanya akan membawa dampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Terlebih dalam situasi masih menghadapi pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.

Firman yang juga anggota Badan Legislasi DPRRI meminta Kementerian Keuangan agar jangan membabi buta melakukan pungutan PPN kepada masyarakat terkait wacana yang ada dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk sembako dan pendidikan.

Hal ini juga diyakini akan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat pada kepemimipinan Jokowi di pemerintahan yang selama ini sudah dianggap cukup baik.

Firman mengatakan dirinya sangat memahami kesulitan pemerintah dalam menaikkan penerimaan negara dari pajak.

“Defisit fiskal pemerintah yang cukup besar mendorong Menteri Keuangan yang konon katanya Menteri Keuangan terbaik di dunia mulai kehilangan akal sehat dalam membuat kebijakan pemungutan pajak. Jika ini diterapkan, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dari rakyat dan akan berdampak negatif, karena sembako dan pendidikan adalah menyangkut harkat hidup orang banyak,” kata Firman di Jakarta, Minggu (13/6/2021).

Firman juga menjelaskan jika cita-cita dan semangat UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 jelas, bahwa penyederhanaan terhadap berbagai regulasi dan pelayanan di masyarakat dimudahkan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi masa pendemi dan pasca pandemi yang salah satunya melalui Usaha Kecil dan Menengah.

“UKM itu bumper pemulihan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja belum terlaksana di lapangan tetapi UKM sudah akan ditimpa beban pengenaan pajak sembako dan pendidikan. Saya pikir ini kebijakan yang keblinger dan tidak ketemu nalar sehat. Kecuali kalau Menkeu kita sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi, ini menjadi persoalan politik lain,” ungkap Firman.

Oleh karenanya Firman menghimbau para koleganya di DPR yang akan membahas revisi UU KUP agar menolak dan membatalkan pasal-pasal yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Di sisi lain, Firman juga memberikan contoh pembebasan pungutan PPN-BM kendaraan bermotor dan pembebasan pajak bagi orang Indonesia yang membawa penerimaan deviden dari investasi di luar negeri untuk investasi di dalam negeri yang dilakukan pemerintah melalui UU Cipta Kerja yang seharusnya didorong oleh Menteri Keuangan. Bukan dengan membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Wacana penambahan kewenangan PPNS DJP yang berlebihan ini pernah dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja dan sudah ditolak oleh DPR, ini Menteri Keuangan apakah sedang coba-coba mau bermain api? Saya tidak habis pikir sebenarnya ini gagasan siapa?” tambah Firman.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here