Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021. PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mendukung gagasan Presiden Jokowi. Karenanya pihaknya tetap mendukung apapun yang menjadi keputusan Menteri Nadiem terkait PTM ini.
“Opsi ini sebagaimana Mas Nadiem, saya mendukung. Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang pertama,” katanya, Jumat (11/6/2021).
Kendati begitu, Nadiem menjelaskan, PTM tetap tidak akan dilakukan serentak di semua wilayah Indonesia. Apalagi, Indonesia saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.
“Apakah opsi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak. Karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional, karena dalam SKB 4 menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten kota,” urai politisi PKB ini.
Selain itu, Huda menambahkan, di dalam SKB juga menyebutkan bahwa orang tua masih punya hak otoritatif, dalam hal ini menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.
“Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa di tuntaskan ketika merujuk pada SKB 4 menteri. Bahwa ketika ada orang tua protes, enggak usah protes, karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak, dengan cara tetap melaksanakan PJJ,” tandasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
