DPR Harap Pembentukan Holding Ultra Mikro Perbaiki Ekosistem UMKM

Ilustrasi BUMN
Ilustrasi BUMN

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi VI DPR berharap akselerasi dalam pembentukan holding ultra mikro, guna perbaikan ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih cepat pada masa pemulihan ekonomi tahun ini.

Ada tiga BUMN yang disebut akan terlibat dalam pembentukan holding ultra mikro, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Pembentukan holding dengan melibatkan tiga BUMN ini diyakini membuat efisiensi dan memperbaiki ekosistem pembiayaan dalam hal pemberdayaan ultra mikro (UMi) dan UMKM.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Martin Manurung pun berpendapat pembentukan holding ultra mikro meruapakan gagasan inovatif.

“Menurut saya itu gagasan yang menarik, karena akan memperkuat institusi dan permodalan untuk pembiayaan ultra mikro,” kata Martin di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Dia meminta Kementerian BUMN dapat mempersiapkan dengan baik dari sisi institusinya.

“Sebab BRI, PNM, dan Pegadaian selama ini sudah beroperasi dengan karakteristiknya masing-masing. Menyatukan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Bereskan dulu konsolidasi secara internal agar nanti benar-benar bisa solid,” imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak. menyampaikan upaya menumbuhkembangkan UMKM perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian negara begitu besar.

Terlebih, UMKM memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97%. Salah satu upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk holding.

Amin berharap rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

Oleh karena itu, pemerintah pun harus menyiapkannya secara cepat dan matang dengan menyusun peta jalan holding BUMN secara jelas.

“Harapannya pelaksanaan holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik” tutur Amin.

Amin menyampaikan pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting. Dia meminta pula pemerintah dapat memastikan keberadaan holding malah mengurangi performa perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

“Pembentukan holding BUMN sektor UMKM diharapkan memaksimalkan proses pengembangan UMKM, karena ketiga perusahaan BUMN anggotanya bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai masing-masing lini bisnis utamanya,” ujarnya.

Percepat Penyaluran Kredit UMKM & Ultra Mikro

Terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan UMKM merupakan sektor yang terdampak cukup parah dari pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pada laju permintaan dan kualitas kredit sektor ini.

Apabila holding pembiayaan UMKM dibentuk, sektor UMKM diprediksi akan mendapat sentimen yang lebih positif karena ekosistem pembiayaan untuk pelaku usaha kecil semakin kuat. Sebagai catatan, rencananya ada tiga BUMN yang terlibat dalam holding pembiayaan UMi dan UMKM, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

“Dengan bergabungnya BRI, Pegadaian dan PNM, maka UMKM akan mendapat dampak positif terutama dalam percepatan penyaluran kredit pada pemulihan ekonomi tahun ini,” kata Trioksa.

Menurutnya, ketiga BUMN di industri jasa keuangan ini memiliki basis nasabah UMKM yang kuat. Trioksa memandang calon induk usaha holding pembiayaan yakni BRI juga memiliki keunggulan, di antaranya memiliki basis permodalan, likuiditas, dan teknologi yang andal, sehingga mampu mengintegrasikan semua data dan pelayanan nasabah tersebut dalam satu sistem.

Di sisi lain, Trioksa berpendapat UMKM merupakan segmen paling menguntungkan bagi pelaku industri jasa keuangan. Menurutnya, lembaga keuangan yang mampu mengintegrasikan UMKM lebih baik akan mampu mencetak pendapatan lebih tinggi ketimbang kompetitornya.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang berupaya dicapai Indonesia hingga 2030 mendatang. Untuk mendukung pengembangan UMKM, sudah ada beberapa aturan yang tersedia selama ini, di antaranya yakni Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini menyebut, konsolidasi bisnis BRI, PNM, dan Pegadaian dilakukan demi mendorong terciptanya pusat data (database) terpadu UMKM. Keberadaan pusat data ini menjadi kunci untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.

“Jadi kita kelihatan, yang tadinya (pelaku usaha) tidak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta-Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta-Rp30 juta itu dibantu Pegadaian, kalau di atas Rp50 juta BRI masuk. Nah ini kami sinergikan. Keberpihakan kepada pelaku UMKM harus dari pemerintah, swasta, atau BUMN,” tutur Erick.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata pernah menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memiliki kendali terhadap BUMN anggota holding pembiayaan UMi dan UMKM.

“Sebagaimana holding BUMN yang telah berjalan, Pemerintah akan mempertahankan kendali tertentu pada BUMN yang menjadi anak perusahaan holding melalui kepemilikan saham Dwiwarna. Hal ini antara lain agar anak perusahaan holding tetap dapat menjalankan fungsi sebagai agent of development,” ujar Isa.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

Previous articleMeningkat, Ini Skor Ketahanan Pangan Indonesia versi GHI
Next articleDorong Keberlanjutan Ekosistem Laut, KKP Ingatkan Hal Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here