Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menginginkan agar pengembangan pariwisata di 5 destinasi super prioritas (DSP) terpantau secara periodik melalui kartu penilaian atau scorecard yang dilaporkan setiap bulan.
Untuk itu, Sandiaga mendorong jajarannya di Kemenparekraf bergerak cepat dan menerapkan upaya tersebut.
Menparekraf menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi, dirinya diberi waktu satu tahun untuk menyiapkan 5 DSP, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
“Genap satu bulan saya dilantik Presiden menjadi Menparekraf, dimana arahannya untuk menyiapkan 5 DSP dalam satu tahun ini. Untuk itu, saya ingin agar disiapkan scorecard perkembangan pembangunan di sana agar bisa kita pantau terus secara periodik. ‘Hijau’ untuk ontrack, ‘Kuning’ yang sedang progres dan perlu di dorong, kemudian ‘Merah’ tidak berjalan atau slow progres. Kita hanya diberikan satu tahun untuk menyiapkan ini,” kata Sandiaga, dalam rilis resminya, Jumat (29/1/2021).
Sandiaga juga menjelaskan scorecard tersebut yang dilaporkan tiap bulan mencakup aspek infrastruktur utama, kedua aspek infrastruktur penunjang, dan ketiga aspek interkoneksi termasuk sisi-sisi konektivitas di 5 DSP.
“Kemudian aspek jaringan sinyal, karena kita sekarang di zaman now, semua harus segera tayang cepat. Kemudian aspek penyelenggaraan events termasuk MICE, dan produk ekonomi kreatif baik dari kuliner, fashion, maupun kriya. Saya harap semua kedeputian bertanggung jawab menyiapkan ini karena kita ingin all out kemudian dilaporkan setiap bulan. Satu bulan ini berlalu cepat sekali, untuk itu kita perlu scorecard supaya kita tidak kehilangan arahan sesuai dengan arahan utama Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.
Menparekraf juga ingin program unggulan Kemenparekraf di tahun 2021 terus bisa didorong untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat pandemi.
Program tersebut adalah Desa Wisata yang ditargetkan hingga 2024 mencapai 244 desa wisata maju, mandiri, dan tersertifikasi desa wisata berkelanjutan, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024.
“Kemudian ada Gerakan BISA, Hibah Pariwisata, dan program lainnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah toilet bersih di tiap destinasi wisata. Karena antusiasme masyarakat terhadap toilet bersih sangat besar di tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota. Karena ini bentuknya movement yang dibangun oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Riana
Editor: Pahala Simanjuntak
