Jakarta, PONTAS.ID – Transisi energi dari fosil ke terbarukan (renewable) diyakini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jika digarap serius, maka pengangguran bisa diatasi karena sektor ini membuka peluang lapangan kerja baru yang cukup besar.
Karier di bidang energi baru terbarukan (EBT) terbilang masih baru, peluangnya cukup besar dan terus meningkat. Riset The International Renewable Energy Agency (IRENA) mencatat pada 2017 setidaknya terdapat 10,3 juta pekerjaan di sektor ini atau naik 1,5 kali dibanding 2012. Pada 2019 lapangan kerja dari sektor energi terbarukan mencapai 11,5 juta.
Panel surya menjadi sektor energi terbarukan yang paling banyak membuka lapangan kerja, sekitar 3,8 juta. Masih dari hasil riset IRENA, pada 2050 diprediksi ada potensi 100 bidang lapangan kerja baru yang bisa tercipta di sektor energi terbarukan.
Melihat hasil riset tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, meminta pemerintah untuk lebih serius menggarap energi terbarukan untuk mengurangi jumlah pengangguran.
“Jadi ekonomi tumbuh lebih resilient, dan di satu sisi menciptakan tenaga kerja hijau sehingga bisa mengatasi pengangguran,” kata Fabby, dalam keterangan resminya, Selasa (8/12/2020).
Fabby memberikan gambaran, penambahan satu gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 30 ribu orang. Jika pembangunan PLTS semakin masif, industri lain seperti modul surya juga akan tumbuh.
“Kami bayangkan kalau pasarnya bisa tumbuh 3 GW per tahun, maka kemudian kita harapkan industri baik darishell, kaca, sampai modul suryanya bisa tumbuh. Mereka tidak hanya kompetitif di pasar nasional, tapi juga di pasar global,” terang Fabby.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 bertambah 2,67 juta orang. Sehingga, angkatan kerja di Indonesia yang tanpa pekerjaan menjadi sebesar 9,77 juta orang. Pandemi Covid-19 salah satu penyebab tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.
Karena energi terbarukan diyakini bisa menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi, pengembangannya perlu mendapat insentif dan stimulus. Dikatakan Fabby, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sudah membuktikan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan bisa mengatasi krisis.
Tiongkok misalnya, memberikan insentif untuk pengembangan angkutan umum massal. Selain memangkas waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar minyak bisa ditekan serendah mungkin. Padahal selama ini Tiongkok merupakan salah satu negara pengimpor bahan bakar minyak terbesar.
“Kita lihat juga European Union (EU) memberikan stimulus berupafeed intarif untuk pengembangan solar, dan saat ini sejumlah negara di EU cukup berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya,” ujar dia.
Oleh karena itu, pemberian insentif pada sektor energi terbarukan sangat penting bagi kondisi di Indonesia saat ini.
“Ini sebagai sebuah kesempatan, apalagi Indonesia menargetkan pada 2025 bisa mencapai 23 persen energi terbarukan. Indonesia juga berkomitmen mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030,” tuntas Fabby.
Penulis: Riana
Editor: Stevanny
