Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis menilai, seharusnya data masyarakat miskin atau kurang mampu berada sepenuhnya di Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga, dalam penyaluran program bantuan sosial (Bansos) berdasarkan atas data yang dimiliki kementerian tersebut.
“Sebetulnya kalau kita lihat, dana bantuan sosial itu bukan hanya dikeluarkan oleh di kementerian sosial saja. Maka (kedepannya) kita berharap pusat data itu semuanya ada di kementerian sosial,” kata Iskan dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?” di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2020).
Menurut dia, pemukhtahiran dan kepemilikian data ini menjadi sangat penting, sebab akan sangat berpengaruh pada mental masyarakat nantinya.
“Maka kementerian sosial itu harus dilengkapi dengan data yang lengkap, jadi masyarakat umpamanya, dia dapat PKH (Program Keluarga Harapan), dia dapat bantuan lainnya, maka lama-lama dia jadi malas. Jadi Bansos itu ke depan itu bukan hanya Bansos, tetapi sifatnya darurat saja,” ujarnya.
Maka dari itu, sambung Iskan, data Kemensos itu harus setiap hari update, kalau cuma sekali 6 bulan maka datanya akan ketinggalan. Dilihat dari kondisi saat ini saja, misalnya. Ada orang penerima PKH justru mereka yang berkebutuhan cukup.
“Tapi begitu kemarin ada suatu daerah membuat plang yang tertulis ‘saya penerima PKH’ itu, banyak masyarakat yang mundur, karena dia malu sendiri. Dan artinya masalah data ini memang suatu hal yang krusial dan ini tidak selesai dari dulu,” papar politikus PKS itu.
“Kalau kita lihat di luar negeri itu, mereka mempunyai pusat data yang lengkap, dia tidak boleh di bawah satu sektor seperti BPS, dia ga boleh pegaruh oleh politik dan tiaphari dia mengubah data itu. Jadi kalau data itu terus di analisa,” tambah dia sembari mengakui dari dahulu persoalan data ini tidak pernah selesai.
Ada Mis Data
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengakui, data penerima bantuan sosial di saat pendemi Covid-19, tidak sempurna, sehingga sangat wajar bila ada yang mempertanyakan hal tersebut.
Meski demikian, Juliari mengatakan, jika dilihat dari persentase ketepatan sasaran penerima bantuan, katanya, lebih lebih tinggi ketimbang yang tidak tepat sasaran.
“Yang namanya mis itu pasti ada. Tapi kan permasalahannya seringkali misalnya kita berikan bantuan 100, yang ribut 3 orang, kemudian yang diliput yang 3 orang itu, bukan yang 97 orangnya,” ujar Juliari melalui meeting zoom.
Politikus PDIP ini mengatakan, secara keseluruhan, bantuan sosial yang telah didistribusikan kepada masyarakat, dinilainya sudah tepat sasaran.
“Jawaban saya, yang pasti tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, mungkin sudah rusuh di bawahnya. Artinya, teman-teman wartawan sudah bisa melihat di lapangan. Saya juga cukup sering turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat penerima bantuan,” ujar Juliari menambahkan.
Hal itu dilakukan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Presiden mengatakan ada dua bidang. Pertama segera intensifkan, yaitu kesehatan dan perlindungan sosial,” katanya menambahkan.
Oleh karena itu, Juliari mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan mitra di DPR, yakni Komisi VIII DPR. Karena, katanya, seluruh kementerian tidak ada yang dianggarkan untuk menghadapi covid-19, sehingga harus merombak regulasinya.
“Ini yang terkadang media dan akhirnya publik tidak terlalu faham, bahwa tidak ada kementerian lembaga itu masuk ke 2020 itu yang siap secara penganggaran, kecuali program-program reguler. Untungnya Kementerian Sosial sudah ada progranm-program bantuan sosial yang reguler, seperti PKH, BPNT, tetapi di luar itu kan tidak ada,” katanya lebih lanjut
Penulis: Luki Herdian
Editor: R Maulady
