Kunjungi Asahan, BPK Periksa Penggunaan Anggaran Covid-19

Asahan, PONTAS.ID – Plh. Bupati Asahan, John Hardi Nasution mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan masih terus melakukan upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Asahan dan salah satu upaya yang telah dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan John Hardi saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Sumatera Utara, di aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kisaran, Sumatera Utara.

“Pemkab Asahan melalui Inspektorat juga telah melakukan Reviu, Asisten dan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tentang tata cara pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban dalam rangka penanganan Covid-19, ” kata John Hardi, Selasa (27/10/2020).

Meskipun situasi saat ini masih dilanda pandemi Covid-19 namun namun upaya-upaya dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebut John Hardi, terus dioptimalkan.

“Kami berharap, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kiranya dapat memberikan pembinaan, agar pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Asahan pada masa mendatang dapat lebih baik lagi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat terus dipertahankan, ” ucapnya.

Kunker Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara Ke Kabupaten Asahan merupakan program audit universe yang dilakukan BPK RI diseluruh Indonesia yang bertujuan melakukan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

“Hari ini BPK hadir di Kabupaten Asahan untuk meminta jawaban pengelolaan keuangan Pemkab Asahan terkait pemeriksaan atas penanganan Covid-19, ” kata Kepala Sub. Auditoriat Sumut III Syafruddin Lubis yang memimpin Kunker tersebut.

Perwakilan BPK RI itu juga akan melalukan penilaian terhadap refocusing dan realokasi APBD, proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, sosial dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19 telah dialokasikan dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Penulis : Bayu Kurnia Jsaya

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here