Banjarbaru, PONTAS.ID – Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru mengawasi secara ketat pembuangan limbah hotel dan restoran. Sebab, salah satu syarat utama penerbitan izin hotel dan restoran adalah persyaratan terkait lingkungan hidup.
“Baik itu dokumen Amdal maupun UKL-UPL, jangan sampai hanya dijadikan syarat administrasi,” ucap Kisworo kepada media PONTAS.id, di Kantor Sekretariat Walhi Kalsel jalan Dahlina Raya, Kota Banjarbaru, Minggu (4/10/2020).
Lebih lagi, sambung pria yang akrab disapa Kis ini, hotel maupun restoran yang mengalirkan saluran pembuangan limbahnya ke sungai, dipastikan harus memiliki peralatan penyaringan air limbah dan peralatannya berfungsi dengan baik.
“Harus dipastikan limbah yang dibuang ke sungai tersebut. Apakah sudah steril dari kandungan berbahaya sebelum dibuang ke sungai,” sambung dia.
Karena, ucapnya lagi, sungai ini airnya terus mengalir. Banyak yang dilewatinya dan bahkan jadi sumber kehidupan. “Jangan sampai terjadi seperti di daerah lain. Sungai tercemar limbah. Kemudian merusak lahan pertanian dan perkebunan. Bahkan, ikan dan ternak juga mati akibat air tercemar,” sesal dia.
Kota yang menjadi pusat perkantoran Pemkot Banjarbaru dan Pemprov Kalimantan Selatan pasca pemindahan dari Banjarmasin ini kata Kisworo akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, “Perkantoran dan perumahan bertambah. Dan itu sudah pasti akan berdampak terhadap lingkungan,” terang dia.
Maka dari itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui dinas terkait harus mempersiapkan antisipasi terkait dampak lingkungannya dan aktif dalam melakukan monev.
“Kalau memang perlu, pemerintah setempat bentuk satuan petugas (satgas) kejahatan lingkungan. Jika ada tindak pidana pencemaran lingkungan, langsung saja polisikan,” tegas Kisworo.
Penulis: M. Apriani
Editor: Pahala Simanjuntak
