Pekerja Non-Formal Seharusnya Berhak Dapatkan Subsidi FLPP

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa, menyoroti program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai belum menyentuh seluruh golongan masyarakat.

Menurut Nurhayati, seluruh kalangan seharusnya berhak mendapatkan hunian yang layak, khususnya seperti pekerja non-formal.

Demikian disampaikan Nurhayati dalam RDP Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkait Tapera dan dukungan pembangunan perbankan, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

“Apakah pekerja non-formal bisa mendapat dana FLPP untuk membeli rumah? Seluruh kalangan seharusnya juga berhak untuk mendapatkan hunian yang layak terutama seperti pekerja non-formal,” tegas politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut, dikutip Sabtu (11/7/2020).

Menanggapi pertanyaan itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, menjelaskan bahwa pekerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non-formal sebenarnya tidak dilarang untuk memakai dana FLPP.

“Catatan mengenai MBR informal ini nanti akan menjadi perhatian lebih. Pemerintah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak perbankan untuk membuka pintu kepada MBR informal dalam memperoleh dana KPR FLPP,” paparnya.

Penulis: Riana

Editor: Luki H

Previous articleErick Angkat Mantan Bos Perum Perindo Jadi Nahkoda Baru Perinus
Next articlePEN Butuh Implementasi yang Jelas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here