Wacana Peleburan Pendidikan Agama dan PKN Jadi Satu, DPR: Itu Ahistoris

Zainuddin Maliki
Zainuddin Maliki

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki memilki pandangan terkait wacana peleburan mata pelajaran agama dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang sudah menjadi pembahasan dalam FGD secara terbatas yang dilakukan Kemendikbud.

Pertama, menurutnya, sepertinya masalah ini memang belum dilemparkan ke publik. Tetapi kalau ada ide seperti itu ya tentu itu tidak kontekstual dan itu ahistoris. “Artinya pemikiran seperti itu tidak memiliki akar budaya, akar kehidupan bangsa Indonesia yang religius.,” kata Zainuddin Maliki dalam keterangan pers, Kamis (18/6/2020).

Kemudian, kalau membuat isi kurikulum seperti itu, pendidikan agama dikurangi jam, agama menjadi digabung dengan budi pekerti, PKN, jamnya menjadi sangat sedikit. Itu tidak mencerminkan akar budaya bangsa.

“Para Founding Fathers kita dulu merumuskan Pancasila dan kemudian menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, itu berangkat dari peta dan akar budaya bangsa Indonesia yang religius,” ujar politikus PAN ini.

Zainuddin menuturkan, memang ada negara-negara barat yang menjadikan agama tidak sebagai mata pelajaran, tetapi itu kan akar budayanya berbeda dengan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Ia melanjutkan, Bahkan ketika d Inggris saja, lalu ke sebuah sekolah menengah atas, SMA Trinity di London, ia memperoleh penjelasan di sana bahwa pelajaran agama itu diajarkan di Inggris mulai SD sampai Perguruan Tinggi. Pelajaran agama diajarkan selama itu.

“Saya pulang itu membawa buku pelajaran agama untuk SMP. Bukunya itu, karena siswanya banyak, agamanya berbeda-beda, maka di dalam bukunya itu ada pelajaran agama yang macam-macam tetapi di satu buku pelajaran agama. Di dalamnya ada pelajaran agama Kristen, Katolik, Konghucu, Islam, Hindu, Budha, dan agama lainnya dalam satu buku,” terangnya.

“UU Sisdiknas kita sebenarnya juga mengacu konsep seperti itu. Jadi mata pelajaran agama, siswa kita diajarkan sesuai dengan agama siswa itu sendiri. Misalnya, ada di Madrasah, ada anak Katolik sekolah di Madrasah itu harus dijarkan agama Katolik di situ walaupun dia hanya sendiri,” sambungnya.

Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang Islam sekolah di sekolah Katolik, maka di sekolah itu harus mengajarkan agama Islam untuk siswa tersebut. Di Inggris seperti itu, bukunya masih saya simpan sampai sekarang.

“Nah, Inggris saja menempatkan agama secara khusus seperti itu. Lah, Indonesia yang punya akar budaya bangsa yang religius, saya kira haruslah agama mendapatkan porsi yang proporsional di dalam kurikulum kita,” tanya Zainuddin.

Karena ide dan gagasan ini belum digulirkan dan konsepnya belum menjadi konsumsi publik secara luas, saya ingin menanggapinya begini; jangan muncul ada pemikiran begitu. Jangan ada pemikiran kurikulum itu disusun tidak berangkat dari akar budaya bangsa yang religius.

“Saya tidak menganggap Kemendikbud sudah punya pemikiran seperti itu, saya anggap Kemendikbud tidak punya pemikiran seperti itu. Tetapi kalau ada pemikiran seperti itu, maka ini sama dengan mencerabut pendidikan dari akar budaya bangsa yang religius,” tegasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

Previous articleTanjung Priok jadi Arena Tawuran, Warga Sindir Camat
Next articleKemendagri Setor 450 Ribu Data Tambahan Pemilih ke KPU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here