DPR Pertanyakan Dukungan Pemerintah Terhadap Program PEN

Kamrussamad
Kamrussamad

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap sektor riil dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Pasalnya dari dana Rp 641,17 triliun, pemerintah mengalokasikan untuk BUMN (dana talangan, penyertaan modal negara, subsidi) Rp 135,34 triliun, insentif pajak Rp 123,01 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 178 triliun.

Bahkan, pemerintah masih mengalokasikan dana untuk program B30 di dalam program PEN Rp 2,78 triliun. Sementara untuk PEN hanya tersisa sekitar 36 persen dari Rp 641,17 triliun.

“Ada alokasi yang cukup menggelikan yaitu program B30, ingin mendorong industri CPO bisa berkompetisi di pasar global. Apakah ini tepat untuk saat ini? Dari total dana, tinggal 36 persen atau Rp 384 triliun untuk PEN. Ini yang disayangkan,” kata Kamrussamad, Selasa (2/6/2020).

Kamrussamad menjelaskan, setidaknya ada 12 BUMN yang mendapat dukungan dari pemerintah dalam program PEN 2020. 12 BUMN itu antara lain, PLN, Hutama Karya, Perum Bulog, Garuda Indonesia, KAI, PTPN, BPUI, PNM, KS, Perumnas, Pertamina, dan ITDC.

Untuk Garuda Indonesia misalnya, pemerintah memilih skema pemberian dana talangan berupa investasi non-permanen lewat SMV Kemenkeu sebesar Rp 8,50 triliun.

Pemberian dana talangan ini perlu kembali diperhatikan pemerintah. Sebab pemerintah pun berusaha keras menambal defisit hingga masih perlu menerbitkan SBN Rp 990,1 triliun.
“Kita tahu Garuda pada Juni 2020 ini punya utang jatuh tempo 500 juta dollar AS. Apakah dana talangan ini dimaksudkan untuk itu? Kalau itu terjadi sungguh ironis. Harusnya jika ada utang jatuh tempo lakukan renegosiasi. Saya yakin ada jalan keluar,” papar Kamrussamad.

Lebih lanjut dia menyarankan, program PEN mengacu pada Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 sebagai turunan Perppu 1/2020 fokus kepada 2 sektor, yakni sektor riil dan sektor keuangan, bukan BUMN. Di sektor riil, program PEN harus menyasar sektor pangan daerah, UMKM, industri padat karya, dan industri pariwisata agar bisa bergerak kembali.

Sementara di sektor keuangan, memperkuat likuiditas perbankan dan lembaga keuangan mikro, PP, koperasi dan UKM. Kemudian, kebijakan fiskal harus diprioritaskan kepada bidang kesehatan meliputi infrastruktur kesehatan, penelitian vaksin, dan tenaga medis. Tak lupa untuk pendistribusian bantuan sosial (bansos) sehingga 65 persen warga bisa tercover.

“Saat ini bahkan kita belum menganggarkan dana untuk vaksin. Padahal kita punya peneliti, profesor, dan sebagainya. Beda dengan negara lain (yang punya anggaran untuk vaksin),” tandasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here