Jokowi Sebut Tak Ada Pelonggaran PSBB, Demokrat: Jangan Buat Rakyat Bingung

Didik Mukrianto Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, (Foto: Ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR Didik Mukrianto mengatakan, PSBB ada produk kebijakan dan produk hukum Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan yang utuh yang disinergikan dengan seluruh kebijakan penanganan Covid-19, termasuk UU 6/2018, Keppres 11/2020, PP 21/2020 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Atas dasar itulah tentu segala langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

“PSBB itu ada jangka waktunya, bisa diperpanjang dan dihentikan sesuai dengan tingkat pengendalian dan kondisi masyarakat di daerah. Tentu pertimbangan daerah yang lebih utama karena pengendaliannya ada di bawah komando Kepala Daerah yang mengajukan PSBB,” kata Didik menanggapi pernyataan Presiden Jokowi mengatakan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB dalam keterangan pers, Selasa (19/5/2020).

Dengan dasar itu, menurutnya, logikanya pejabat daerah yang lebih tahu kondisi daerahnya. Diskursus pelonggaran PSBB itu idealnya bukan mengedepankan pertimbangan politik, tapi harusnya lebih kepada pertimbangan kesehatan dan keselamatan rakyat.

Apalagi, disaat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya.

“Untuk itu saya memohon agar kiranya pemerintah, merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Kelembagaan yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19,” kata politikus Demokrat ini.

“Setop dan sudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. Ada kalanya diam itu emas, dari pada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” lanjut Didik.

Lebih lanjut Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini. Buatlah road maps tunggal untuk dipedomani bersama. Pastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya.

Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru, lakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh. Buatlah keputusan yang obyektif, pasti/firm, serta terang dan jelas. Karena di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan.

“Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan. Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” tandasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here