DPR Dorong Pemerintah Berikan BLT dan Sediakan APD untuk Tenaga Medis

Anis Byarwati
Anis Byarwati

Jakarta, PONTA.ID – Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 secara global, membawa kondisi ekonomi yang tidak mudah bagi Indonesia.

“Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Anis dalam keterangan pers, Rabu (25/3/2020).

Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal jilid 1 dan jilid 2. Namun faktanya, stimulus ini tidak mampu mendorong daya beli masyarakat.

Padahal, pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik di saat investasi menurun.

Menanggapi rencana menteri keuangan yang akan melakukan stimulus ekonomi dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Anis menyatakan sepakat.

“Salah satu cara efektif dalam meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendorong konsumsi,” unģkapnya.

Anis menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Sebab kegiatan dinas ke luar negeri atau antar daerah telah dihentikan sementara waktu. Berdasarkan data, anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2020 mencapai Rp43 triliun. “Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT,” katanya.

Selain itu, Anis mendorong pemerintah agar bisa memberikan bantuan lain selain memberikan BLT. “Pemerintah juga bagus jika dapat menambah bantuan pangan nontunai,” ungkapnya. Jumlah beras yang dapat diperoleh masyarakat bisa ditambah.

Anis juga mengatakan bahwa untuk menaikkan daya beli masyarakat, disamping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA selama beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak UMKM selama beberapa bulan.

Belum lama ini, pemerintah memutuskan memberikan subsidi pada bunga KUR. Bunga KUR saat ini telah turun dari 22 persen menjadi 12 persen. Namun, faktanya tidak ada daya beli masyarakat. “Itulah sebabnya pembebasan pajak untuk UMKM beberapa bulan ke depan, sangat diperlukan,” ungkapnya.

Secara khusus, Anis menekankan bahwa dalam situasi darurat menghadapi pandemi Covid-19 perlu ada penambahan bantuan lain seperti sabun, alat kebersihan hingga pengadaan masker untuk masyarakat karena masker menjadi langka di lapangan.

Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-baranģ tersebut dengan mudah dan murah. Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Anis berpendapat akan sangat baik jika pemerintah meminta industri memproduksi APD bagi parà dokter dan tenaga kesehatan.

“Pengadaan APD ini menjadi tugas pemerintah. Jika sampai Rumah Sakit meminta donasi kepada masyarakat, artinya negara tidak memenuhi tanggung jawabnya,” pungkasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here