Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Ignasius Jonan, mengingatkan agar semua pihak tidak memberikan pernyataan atas revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang belum terjadi karena akan memengaruhi harga pasar dan komoditas.
“Otoritas, dalam hal ini Pemerintah, sebaiknya tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi yaitu revisi UU Minerba (UU No. 4 Tahun 2009) karena itu memengaruhi harga pasar dari komoditas,” tutur Jonan, dikutip dari laman esdm.go.id, Senin (16/9/2019).
Menurut Jonan, pasar komoditas minerba terus bergerak dan dia pikir mungkin malah nanti ada yang mengambil keuntungan-keuntungan dari pernyataan yang tentang revisi UU Minerba yang belum tentu terjadi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono ,menambahkan, UU Minerba yang berlaku saat ini baru berusia 10 tahun. Sementara revisi terhadap UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan, baru dilakukan setelah 33 tahun.
“Untuk itu, revisi UU# Minerba ini harus menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang,” tambah Bambang.
“Ini (UU Minerba) baru 10 tahun. Kalau 10 tahun direvisi tidak kita manfaatkan untuk kepentingan jangka panjang kan salah juga,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, maka dari itu ESDM minta tambahan waktu untuk tidak tergesa-gesa karena menurutnya Undang-Undang itu harus menjawab permasalahan sekarang dan visi ke depan.
“Semua masalah kita inventarisasi, termasuk terhadap bagaimana KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), IUP (Izin Usaha Pertambangan) daerah, termasuk bagaimana batubara,” pungkas Bambang.
Penulis: Ririe
Editor: Luki H
