Jakarta, PONTAS.ID – Sejak Minggu (4/8/2019), masyarakat Tanah Air heboh membahas gangguan listrik yang terjadi di beberapa tempat di Pulau Jawa. Terkait insiden itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menilai tata kelola risiko di PT PLN (Persero) buruk, karena direksinya yang tidak sanggup mengantisipasi risiko pemadaman listrik skala besar.
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu beranggapan direksi PLN tidak becus mengantisipasi dan menangani pemadaman listrik secara cepat.
Seharusnya, kata Jokowi, manajemen perusahaan sebesar PLN harus memiliki rencana cadangan untuk mengatasi pemadaman listrik. Terlebih, kerugian akibat pemadaman listrik tersebut harus ditanggung oleh jutaan pelanggan selama sekitar sembilan jam.
“Pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi, kalau akan ada kejadian-kejadian ini. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop. Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” kata Jokowi, di kantor PLN, Senin (5/8/2019).
Sementara itu, Pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani, mengaku lalai, hingga terjadi kerusakan di dua sirkuit sistem kelistrikan bagian utara, yakni di Ungaran dan Pemalang.
Kepada Jokowi, Sripeni pun berjanji memperbaiki teknologi sistem kelistrikan PLN, agar pemadaman besar-besaran tak terulang.
“Kami memiliki ketentuan, Bapak. Ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus. Memang ini yang secara teknologi nanti akan kami investigasi lebih lanjut, Bapak. Berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut, mudah-mudahan inilah yang dari sisi keteknisan menjadi improvement ke depan,” kata Sripeni di kantornya, Senin (5/8/2019).
Manajemen PLN Buruk
Senada dengan Jokowi, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, pun menilai, adanya pemadaman listrik secara massal di Pulau Jawa menunjukan buruknya manajemen PLN. Ia pun mengaku prihatin di negara sebesar Indonesia ini bisa terjadi mati lampu yang begitu lama.
“Ini menunjukan bahwa PLN manajemennya buruk,” tutur Karding, saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2019).
“Saya kira kita sungguh prihatin mati lampu begitu lama di negara sebesar Indonesia ini, sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu. Terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting, misalnya pelayanan publik seperti KRL, ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama,” sambung Karding.
Terpisah, Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, pun menyebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno, bertanggung jawab penuh atas insiden memalukan tersebut. Dengan lantang, Irawan pun mengatakan kedua menteri itu patut dicopot
“Ini tanggung jawab Meneg BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti,” kata Irawan kepada wartawan, Senin (5/8/2019).
Lebih jauh, Irawan pun menyoroti soal kekosongan kursi Dirut PLN sejak Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK terkait suap PLTU Riau-1. Menurut Irawan, hal itu turut mempengaruhi kinerja PLN.
“Persoalan ini sangat amat serius, presiden pun menaruh perhatian hingga datangi Direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif. Jadi, bila ada pandangan Dirut PLN dipecat, pantas aja. Masalahnya dirutnya nggak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan, bahkan plt-nya pun sebentar-sebentar diganti,” tandas dia.
Imbas Buruk Pemadaman Listrik Massal
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengatakan, pemadaman listrik massal itu sangat berimbas terhadap kegiatan perdagangan, utamanya sangat merugikan UMKM. Sebab, tak semua dari mereka mampu membeli genset sebagai back up saat listrik padam.
Selain UMKM, Bhima pun mengatakan bahwa gangguan listrik dan telekomunikasi juga mengganggu aktivitas perdagangan online.
“Selain itu, merugikan UMKM di Jabodetabek dan wilayah yang terganggu. Bisa dibayangkan, pekerjaan di hari libur seperti bengkel, (usaha) makanan-minuman yang bergantung pada listrik terganggu,” kata Bhima.
Terpisah, Pakar Energi dari Universitas Indonesia (UI), Ali Achmudi Achyak, menilai, adanya insiden itu bukti manajemen PLN kurang mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemadaman listrik yang sangat dahsyat tersebut.
Ia pun menilai, tragedi itu menunjukkan resistennya sistem keamanan energi nasional, sehingga mengancam ketahanan nasional.
“Ini juga menjadi celah bagi asing dan pihak tertentu mengetahui titik lemah Indonesia. Mereka sudah paham bagaimana caranya melumpuhkan Pulau Jawa,” paparnya, sebagaimana dikutip dari dunia-energi.com, Senin (5/8/2019).
Lebih jauh, Ali pun menyarankan PLN untuk melakukan mitigasi, baik secara internal dan eksternal terhadap sisitem pembangkitan dan transmisinya.
“Boleh saja mengklaim listriknya cukup dan andal. Tapi itu dari kuantitas, bagaimana dengan kualitas?,” tuntas Ali.
Penulis: Riana
Editor: Hendrik JS
