Jakarta, PONTAS.ID – Media arus utama sangat dibutuhkan untuk mencegah meluasnya berita bohong atau hoaks. Karena produk media arus utama adalah produk jurnalistik yang benar.
Demikian disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat bertajuk “Pers di Pusaran Demokrasi”, bertempat di Ruang Serba Guna, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (26/6/2019).
“Banyak orang yang mengatakan bahwa medsos seperti ancaman bagi pers yang serius. Tapi saya tidak begitu yakin. Menurut saya, kepercayaan publik sejatinya tetap berada di pundak wartawan,” tandasnya.
Mengapa demikian, Atal menjelaskan, karena hanya wartawan yang memiliki pedoman penulisan, ada kode etik, dan produknya terverifikasi. “Oleh karena itu, pers profesional tetap yang terpercaya dan terbaik. Asal mereka menghasilkan produknya dengan benar,” tuturnya.
Lebih jauh lagi, Atal mengatakan, dengan berpegang pada pedoman penulisan jurnalistik, maka pers tidak mungkin melakukan kebohongan. Sedangkan di sisi lainnya, sambung dia, ini era di mana siapapun bisa melakukan kebohongan informasi.
“Jadi mengapa pers tetap layak dipercaya, karena ada regulasi dan aturan yang menjadi koridor kinerja jurnalis dalam menghasilkan informasi,” pungkasnya.
Deminicer of Conflict
Dalam kesempatan ini, terkait isu politik pasca Pemilu 2019, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo mengatakan, pertikaian masyarakat akibat politik akan selesai jika media memperbanyak konten-konten yang menyejukkan.
“Fungsi media di era politik saat ini adalah sebagai relaksasi politik. Melemaskan urat-urat politik yang masih kaku akibat konstetasi politik pilpres. Menyajikan berita yang tidak meruncing suasana,” ujar Agus.
Biasanya, media saat meliput suatu konflik cenderung menjadi Intesifier conflict atau berperan sebagai pemicu konflik.
“Namun, ada juga media yang berperan sebagai Deminicer of Conflict. Media seperti ini justru turut serta meredakan konflik karena mereka sadar efek dari konflik ini bakal menghancurkan suatu tatanan bangsa,” tukas Agus Sudibyo.
Oleh karena itu, ia meminta agar situasi politik makin mereda jika semua pihak mulai dari pimpinan negara, pemilik media bersatu menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa
“Media harus memenuhi ruang publik dengan berita-berita yang membangkitkan harapan. Kembali ke rules of democracy. Jangan patah harapan,” jelas Agus Sudibyo.
Untuk itu, Dewan Pers juga mendorong para wartawan memberanikan diri untuk melaporkan kekuatan internal maupun eksternal di media tempat mereka bekerja yang mengintervensi independensi redaksi.
“Independensi redaksi sebenarnya independensi dari manapun, dari kekuatan eksternal maupun internal. Kalau ada pemilik media melakukan intervensi, itu sebenarnya pelanggaran independensi redaksi. Tolong laporkan ke Dewan Pers,” tegas Agus.
Terkait itu, Agus menyebutkan pihaknya pernah menganani kasus intervensi terhadap independensi redaksi.
“Redaksi SCTV pernah bikin liputan bisnis sex di penjara, saat mau ditayangkan ada intervensi dan dilaporkan ke dewan pers. Akhirnya liputan tersebut bisa tayang. Maka, kalau ada kasus seperti itu, laporkan saja,” ujarnya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS
