Jakarta, PONTAS.ID – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan massa yang hendak melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal persidangan PHPU Pilpres 2019 di MK pada Jumat (14/3/2019).
Tito mengatakan pihaknya kerap berkomunikasi dengan pihak intelijen terkait pergerakan massa. Ia pun mengaku akan ada pergerakan massa menjelang sidang tersebut.
“Untuk saat ini kami melihat bahwa kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan [lakukan aksi] di depan MK,” kata Tito di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Sebab, aksi tersebut dapat mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan bahkan hak asasi orang lain.
Menurut dia, larangan itu diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Ia mengaku tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kerusuhan. Menurut dia semua pihak belajar dari peristiwa kerusuhan 22 Mei di depan gedung Bawaslu.
“Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan,” kata dia.
Sebelumnya, di media sosial beredar seruan untuk datang ke gedung MK untuk mengawal sidang sengketa Pilpres 2019.
Seruan lain juga disampaikan Capres no urut 02 Prabowo Subianto memohon para pendukungnya selama proses tersebut tidak usah hadir di gedung MK dan sekitarnya. Kemudian Prabowo menyatakan dia dan Sandiaga telah menyerahkan penyelesaian sengketa Pilpres 2019 lewat jalur yang konstitusional, yakni melalui MK.
Dia mengimbau para pendukungnya menghindari kekerasan.
“Dari awal, saya dan Saudara Sandiaga Uno terus berpandangan dan bertekad untuk melakukan aksi-aksi damai menghindari semua kekerasan. Kalaupun ada kegiatan dan acara pernyataan pendapat di hadapan umum, tetap harus dilaksanakan dengan damai dan antikekerasan,” kata Prabowo dalam sebauh video.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Risman Septian
