Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dikabarkan harus merelakan rumah di Kalimalang yang telah ditinggalinya sejak 1990 tergusur. Hal ini karena rumah tersebut terkena proyek jalan tol.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan Menteri Basuki akan tetap mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, dia tidak merinci berapa besarannya.
“Tetap mengikuti aturan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik. Harus begitu. Kan ini kan untuk kepentingan publik,” kata Endra di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Menurut Penjelasan Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Kementerian Koordinator Perekonomian Hotman Sidauruk, besaran ganti rugi tanah yang tergusur karena proyek untuk kepentingan umum akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Di mana disebutkan pada pasal 1 angka 2 yakni ‘Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang laik dan adil kepada pihak yang berhak’.
“Untuk mencapai suatu keadilan dan kelaikan, penilaian besarnya nilai ganti kerugian yang telah ditentukan oleh Undang Undang untuk dilakukan oleh penilai tanah (independen) dilakukan atas bidang per bidang tanah,”jelasnya yang dikutip dari laman KPPIP.
Sebelumnya, kediaman milik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dikabarkan bakal digusur sebagai bagian dari pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek infrastruktur jalan tol.
Hal ini terungkap dari tweet Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Melalui kicauannya, Mahfud MD menuliskan bahwa Menteri PUPR yang biasa membuat jalan tol harus merelakan rumah pribadinya. tergusur, demi kelancaran pembangunan.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Risman Septian
