TNI-Polri Diharapkan Responsif Terhadap Gangguan Pemilu

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah mengingatkan seluruh aparat keamanan TNI-Polri untuk responsif, serta menetralisir pelbagai indikasi yang mengancam pelaksanaan pesta demokrasi. Setiap persoalan tersebut wajib ditemukan dan diselesaikan sebelum hari H.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai memimpin rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4). Dalam kegiatan itu juga dilakukan video conference dengan jajaran TNI-Polri di penjuru daerah.

Hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Harjono, serta para kepala staf angkatan dan pejabat instansi terkait.

Aparat keamanan di daerah, terang Wiranto, perlu memastikan pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang berjalan aman dan lancar.

“Berikan dan ciptakan ruang gerak yang aman bagi para pemilih dari rumah ke TPS, agar pemilih dapat melaksanakan pemilihan tanpa tekanan,” ujarnya.

Aparat keamanan juga harus membantu pihak penyelenggara maupun petugas yang memerlukan bantuan. Wiranto menekankan agar aparat memasang mata dan telinga, serta menetralisir gangguan pemilu di wilayah masing-masing.

Selain itu, sambung dia, aparat perlu mengawal mobilisasi dan proses penghitungan suara secara ketat guna menghindari potensi kecurangan. “Aparat juga tetap menjunjung netralitas dan gunakan motto pengamanan pemilu sebagai sebuah kehormatan.” tandasnya.

Di sisi lain, Wiranto juga berharap semua pihak berpartisipasi untuk mendinginkan suasana politik yang sempat menghangat. Pemerintah, imbuh dia, prinsipnya ingin hari pencoblosan dapat berlangsung suka cita dan bukan dijadikan ajang saling membenci.

“Rapat kesiapan ini kita coba mengangkat masalah yang belum terselesaikan. Nah, temuan permasalahan secara teknis keamanan sudah dapat diatasi dengan koordinasi yang ketat antara kementerian/lembaga atau pemerintah daerah,” pungkasnya.

Penulis: Stevany

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here