Jakarta, PONTAS. ID – Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah selama ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga baik di tingkat petani di sisi hulu dan di tingkat konsumen di bagian hilir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi bahan pangan pokok utama itu mencapai 32,4 juta ton dengan angka kebutuhan 29,5 juta ton. Artinya, sepanjang 2018, Indonesia telah surplus beras 2,9 juta ton.
Tetapi, di sisi lain, pemerintah pada tahun lalu masih memasukkan beras dari luar negeri sebesar 1,8 juta ton. Hal itu lah yang jadi bahan pertanyaan Prabowo Subianto, rival Jokowi di Pilprs 2019. “Kalau produksi lebih, kenapa impor? Lebih baik devisa dihemat untuk buka lahan baru, beri benih, beri pupuk kepada petani,” ucap Prabowo.
Menanggapi itu, Jokowi mengatakan setiap impor yang dilakukan adalah untuk menjaga stabilitas harga. Dalam tahun berjalan, terdapat hal-hal yang mungkin terjadi dan mengancam ketersediaan stok seperti bencana alam, gagal panen dan lain sebagainya. Ketika stok terancam, dapat dipastikan harga bisa bergejolak.
“Jadi impor itu untuk menjaga ketersediaan. Agar kita memiliki cadangan stok,” ucap Jokowi. Menjaga kestabilan harga di semua level, yakni di petani dan konsumen juga bukanlah hal mudah.
Jika ingin dengan mudah menaikkan harga gabah di tingkat petani, pemerintah sedianya cukup mengangkat harga pembelian pemerintah. Namun, jika itu dilakukan, masyarakat sebagai end user pasti terbebani.
Maka dari itu, dua sisi di hulu dan hilir harus dijaga tetap seimbang sehingga seluruh pihak mendapatkan keuntungan.
Dalam mencapai hal itu, pemerintah pun telah menjalankan upaya yang cukup masif seperti membangun bendungan untuk memenuhi kebutuhan air untuk sawah dalam rangka meningkatkan produksi pangan.
Dari total 65 bendungan yang menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebanyak tujuh di antara mereka terdapat di NTT.
Itu dilakukan karena provinsi tersebut merupakan salah satu sentra bagi komoditas pangan utama yakni beras dan jagung sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan air demi menopang produksi.
Editor: Idul HM
