Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik atau persilangan pendapat antara barisan pendukung Jokowi dan kubu Prabowo selama empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan (terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam, dan gula) dan kontroversi pembangunan infrastruktur.
“Persoalan ini sangat jelas. Pemerintah bersikukuh harus ada impor. Sementara oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru,” kata Fahira melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/1/2019).
Senada dengan infrastruktur, lanjutnya, pemerintah menjadikannya sebagai ‘jualan’ keberhasilan, sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat.
Fahira menjelaskan, “Soal impor pangan dan infrastruktur harus terkuak saat debat kedua nanti, saya sudah kasih kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur. Saya rasa ini sangat sederhana, masa enggak bisa menyajikan debat yang berkualitas.”
“KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat. Paksa kedua capres berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur. Berkali-kali saya ingatkan debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes, tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon presidennya,” tegasnya.
Ia menambahkan, metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
Editor: Idul HM
