Jakarta, PONTAS.ID – Fraksi Partai Gerindra secara resmi telah menolak pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas dalam RUU APBN 2019 karena akan mengurangi kemampuan lembaga itu mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti terkait pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas pada Oktober 2018.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan melihat ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik,” kata Novita dalam keterangan pers, Minggu (6/1/2019).
Selain itu, sambung politikus Gerindra ini, Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.
Seperti diketahui kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp 2,6 triliun, tetapi hanya disetujui Rp 1,7 triliun. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp 2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun.
Fraksi Gerindra. Lanjut Novita, tentu tidak dapat merubah kebijakan tersebut mengingat pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh Fraksi yang terlibat.
Setelah kejadian banyaknya bencana alam yang terjadi sesudah penganggaran dan banyak merenggut korban jiwa, barulah Pemerintah akan menganggarkan kebutuhan anggaran BMKG sesuai kebutuhannya, yang sebenarnya hal tersebut sudah diingatkan oleh Fraksi Gerindra sejak jauh hari.,” tegasnya.
Editor: Luki Herdian
