Kubu Prabowo Minta Masyarakat Punya Hak Pilih Bisa Ikut Pemilu

Sekjen Parpol Prabowo-Sandi Usai Audensi di Kantor KPU RI

Jakarta, PONTAS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Adil Makmur pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Kantor KPU RI, Senin (10/12/2018) untuk memberikan masukan kepada lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan kedatangan pihaknya tidak terlepas dari masih adanya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Pak Viryan, Ibu Evi dan Mas Pram untuk menyampaikan beberapa hal, karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga,” kata Muzani.

Ia mengugkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga ingin mesatikan kepada KPU jika masyarakat yang sudah memiliki hak pilih masuk dalam DPT.

Hal itu penting, kata dia, agar hak politik masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.

“Untuk memastikan bahwa 17 April tahun depan seluruh warga negara Indonesia untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih, makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.

Selanjutnya, imbuh dia, pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Pasalnya, kata Muzani, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.

“Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik dialamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yanf tidak terulang dua kali,” ujar Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, kami ingin memastikan. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua,” papar Priyo.

31 Juta Warga Masuk DPT

Sementara itu usai mengunjungi kantor KPU RI. Perjalanan selanjutnya dari perwakilan parpol Prabowo-Sandiaga mengunjungi kantor Bawaslu RI.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu,” kata Hinca di Kantor Bawaslu.

Hinca menekankan, koalisinya melakukan hal tersebut tidak lain agar Pemilu 2019 nanti berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Pasalnya, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan Presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.

Sementara, lanjut dia, masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak terlegitmasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama,” paparnya.

Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 akan menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat.

“Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang,” kata Priyo di tempat yang sama.

Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

“Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yg kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu,” ungkap Priyo.

Selain Muzani dan Priyo, hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.

Editor: Luki Herdian

Previous articlePenerapan Cukai Plastik Akan Menambah Biaya Produksi
Next articleAhok Bakal Segera Bebas, Djarot: Jangan Libatkan ke Politik Dulu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here