Jakarta, PONTAS.ID – Fraksi PKS DPR RI mewacanakan akan membentuk panitia khusus hak angket untuk mencari solusi terkait dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan.
“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwani, dalam keterangan pers, Senin (10/12/2018).
Jazuli menjelaskan bahwa solusi yang komprehensif dan jangka panjang sangat dibutuhkan pemerintah saat ini. Sebab, tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan ini bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state),” kata Jazuli.
“Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini.
Jazuli menuturkan, pihaknya enggan persoalan tunggakan ini menjadi beban jangka panjang pemerintah. Apalagi jika solusi yang diberikan hanya sekadar memberikan dana talangan kepada BPJS Kesehatan.
“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya,” tuturnya.
Jazuli berjanji, fraksinya akan serius mengawal dan mengawasi upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan. Mengingat permasalahan BPJS Kesehatan yang terus defisit ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit.
“Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” papar Jazuli.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan memiliki banyak tunggakan ke rumah sakit yang menjadi mitra mereka. Tungganan ini membuat pemerintah memberikan suntikan dana kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.
Editor: Luki Herdian
