DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung mendesak pemerintah tidak bernegosiasi dengan OPM dan harus menindak mereka dengan tegas.

Menurut Asril, saat ini sudah terlalu banyak penyerangan yang mereka lakukan dan menimbulkan banyak korban jiwa.

“Tidak perlu ada negosiasi lagi, harus kita tuntaskan itu orang-orang KKB (OPM). Sudah banyak terjadi tragedi berdarah dan menimbulkan banyak korban jiwa serta korban trauma, kita wajib amankan negeri kita dari segala organisasi terlarang,” kata Asril di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ketua DPP Partai Gerindra ini juga masih mempertanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena seharusnya daerah rawan seperti itu dijaga dengan ketat oleh aparat keamanan.

“31 orang mati, berarti tidak main-main ini. Tadi kita tanya Menteri Pertahanan, belum ada jawaban secara resmi, mungkin sedang diselidiki,” ujarnya.

“Kita yang di DPR juga kaget mendengar ini, kenapa pekerja-pekerja di daerah rawan ini tidak ada pengamanan, harusnya ada dong. Nanti kita akan tekankan lagi ketika rapat dengan TNI atau Polri bagaimana solusinya,” paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan aksi pembantai dan pembunuhan terhadap 31 WNI di Kabupaten Nduga, Papua dilakukan oleh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi tersebut dinilai bukan tindakan kriminal bersenjata.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan pembunuhan terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada Minggu (2/12/2018) dilakukan oleh gerakan OPM.

“Ini bukan aksi oleh kelompok kriminal bersenjata, tapi ini sudah aksi-aksi (yang) boleh saya katakan sebuah gerakan OPM,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Menurut Moeldoko, aksi kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat sipil itupun merupakan aksi terorisme.

“Ini aksi terorisme di mana sebanyak 31 warga sipil yang sedang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua justru mereka jadi korban kebiadaban,” ujarnya seperti dikutip dari republika.co.id.

Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengirimkan sekitar 150 TNI dan Polri untuk mengembalikan situasi keamanan masyarakat Papua. Selain itu, kata dia, TNI dan Polri juga harus tetap bekerja secara professional dan tak terprovokasi oleh aksi ini.

“Maka perlunya TNI tidak terprovokasi, TNI Polri harus tetap menjaga profesionalitas dan bekerja secara proposional. Tidak boleh terpancing,” kata Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan terjadinya pembunuhan terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga pada Minggu (2/12/2018). Pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dan menyebabkan 31 pekerja dari perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya tewas.

Hingga saat ini, jenazah para korban tersebut belum dapat diambil lantaran lokasinya yang terisolasi dan jauh dari ibukota.

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here