BPS: Penghitungan Ukuran Kemiskinan Sebagai Kebutuhan

Jakarta, PONTAS.ID – Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita.

Alasan pengukuran tersebut ialah lebih mudah dalam pengumpulan data. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan orang tidak segan dengan pertanyaan jumlah pengeluaran mereka. BPS juga sudah berupaya menggunakan survei pendapatan dalam mengukur kemiskinan, namun hasilnya jauh lebih buruk.

“Maka, BPS menyimpulkan bahwa data pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi sebuah rumah tangga,” ujar Suhariyanto dalam Simposium Nasional tentang “Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Metodologi dan Implikasi Kebijakan”, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Untuk menghitung kemiskinan moneter, kata dia, BPS menggunakan tiga indikator yaitu head count indeks yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap populasi di Indonesia. Pada Maret 2018, persentase penduduk miskin sebesar 9,82% dengan jumlah 26 juta orang.

Kemudian indikator kedalaman kemiskinan yang menunjukkan jarang rata-rata pengeluaran si miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan demikian,  bisa diestimasikan berapa dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan.

Ketiga, yaitu indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan variasi pengeluaran di antara penduduk miskin sendiri, untuk memahami di dalam penduduk miskin itu sendiri, taraf kehidupannya juga berbeda-beda.

Dengan kemiskinan penduduk Indonesia yang 9,8%, persoalan disparitas antar provinsi masih besar. Saat dana penanggulangan kemiskinan terbatas, pilihannya apakah dana akan disebarkan ke seluruh provinsi atau perlu hanya dipusatkan pada provinsi-provinsi yang persentase kemiskinannya masih tinggi.

“Tantangan penanggulangan kemiskinan antara lain interpretasi mengenai garis kemiskinan, yang harus dijelaskan kepada masyarakat umum. BPS merilis garis kemiskinan sebesar Rp401.220 ribu per bulan, angka menghasilkan angka Rp13 ribu. Ini akan menjadi alat provokasi di media sosial karena tidak cukup harga sebesar itu. Padahal itu angka pendapatan per kapita,” ungkap Kecuk, sapaan akrabnya.

Bila menggunakan angka rumah tangga yang sebesar Rp4,59 juta, garis kemiskinan BPS adalah sebesar Rp1,84 juta. Di DKI jumlah besaran garis kemiskinan rumah tangga adalah sebesar Rp3 juta.

Sementara jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia, ukurannya ialah US$1,9 per kapita. Bila dicerminkan dengan garis kemiskinan yang dirilis BPS, garis kemiskinan akan setara US$ 2,5.

Selain itu perbedaan referensi populasi juga sering dibenturkan, apakah 20% di atas garis kemiskinan sementara, atau hanya 10% . Perbedaan metodologi akan menghasilkan angka yang berbeda.

“Tetapi ketika pelemahan tidak sampai di sana maka akan timbul polemik yang besar dan kemudian diskusi menjadi tidak sehat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagaimana kita mengkomunikasikan dan mengintepretasikan garis kemiskinan,” tuturnya.

Permasalahan lainnya garis kemiskinan dari pengeluaran non makanan, yaitu dari pengeluaran untuk pulsa, yang kini menjadi penting dalam biaya hidup.

Maka, Suhariyanto menekankan, diubah seperti apapun, tidak ada ukuran kemiskinan yang sempurna. Tiap metodologi ada kekuatan dan titik lemah dan belum tentu diterima hasilnya oleh masyarakat.

“Pelibatan seluruh pihak harus sejak awal dan perlu dirancang sosialisasi agar ada pemahaman penghitungan ini adalah kebutuhan,” tukas Suhariyanto.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas sekaligus Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Leonard Tampubolon mengatakan pihaknya sebagai lembaga independen bertugas memberi masukan akan data dan metodologi yang tepat dalam menghitung kemiskinan dan kebijakan yang dapat diaplikasikan,

Dalam laporan BPS menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak mencapai 25,95 juta orang (9,82%), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12%).

“Ini berhasil karena kebijakan dana bantuan sosial, tingkat inflasi dan harga yang terkendali. Pemerintah kini mengejar target rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2015 – 2019, terutama yang terkait penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran,” paparnya.

Target tingkat kemiskinan 2018 berada pada 8,5%-9,5%, tingkat pengangguran terbuka pada 4,8%-5,4% dan rasio gini 0,38%-0,385. Capaian sasaran itu memerlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3%.

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here