Jakarta, PONTAS.ID – Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, masifnya operasi tangkap tangan (ott) KPK menjerat pejabat publik sebagai salah satu dari sistem politik kurang baik.
“Saya selalu sama ya, tentu sekecil apapun korupsi tidak ada kita yang benarkan. Tapi sekali lagi, saya berpendapat terutama sistem politik kita itu harus diperbaiki,” ujarnya, Jumat (26/10/2018).
Sistem yang dimaksud Zulhas yaitu akibat mahalnya dana politik yang dibutuhkan bagi para peserta pemilu selama ini.
“Contoh saja yang selalu saya berikan karena masalah saksi kan? Pilgub Jabar, Jateng, Jatim saksinya 100 ribu, nah orang kan tidak boleh cari uang partainya, uangnya dari mana? kan tetep butuh saksi,” paparnya.
Karena itu, dia berharap agar aturan mengenai dana saksi harus diperjelas agar lebih transparan.
“Menurut saya itu kita dukung penegak hukum, tetapi disamping itu juga aturan mengenai sistim pembiayaan Parpol itu juga jelas. Tidan boleh cari uang tapi tidak diberi, tapi harus ada,” ungkap Zulhas.
Selain itu, Ketum PAN ini meyakini para pejabat yang terpilih tentu akan befikir untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan pada kampanye lalu.
“Terus terang sekarang misalnya bupati, gajinya 6 juta setengah. Proposal tiap hari datang, pasti dia akan cari jalan tidak bener kan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Berarti kan ada kuasa, kuasa berarti ada KKN macem-macem, nah itu yang saya kira untuk sekarang dan yang akan datang harus kita perbaiki aturannya, baiknya seperti apa,” ucap Zulhas.
