DPR Adang Divestasi Freeport, Hasto: Jokowi Pilih Kerja Keras

Jakarta, PONTAS.ID – Komitmen calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) adalah melaksanakan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya.

Demikian juga dalam menjalankan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pedomannya adalah Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi​-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Media Center TKN Jokowi​-Ma’ruf Amin, Jl. Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

“Salah satu yang menjadi prioritas adalah proses divestasi Freeport. Proses ini diawali dengan proses negosiasi yang tidak mudah, berlangsung cukup lama, memerlukan kesabaran,” kata Hasto.

Dijelaskan Hasto, ketika Kementerian ESDM masih dipimpin Sudirman Said terjadi hiruk pikuk terhadap masalah Freeport tersebut. Kemudian setelah kepemimpinan beralih di bawah Ignasius Jonan, aspek-aspek kelembagaan dan kedekatan yang lebih konferhensif dijalankan dengan langkah-langkah strategis.

“Sehingga Freeport dan Indonesia akhirnya menandatangani head of agreement. Dimana head of agreement itulah sebagai basis legalitas dari proses divestasi Freeport itu,” kata Hasto.

Langkah ini kata Hasto, merupakan wujud kepatuhan terhadap konstitusi oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Hasto mengakui, pelaksanaan head of agreement itu memang memerlukan berbagai aspek-aspek strategis untuk dicermati dan dipertimbangkan sebelum diputuskan. Di mana Pemerintah menargetkan Desember tahun ini tahapan divestasi berjalan baik.

“Ada hal detail yang juga menjadi konsideran Pemerintah, dimana tanggungjawab terhadap lingkungan yang berdasarkan audit BPK,” terang Hasto.

Kepentingan Sempit Politik
Ditambahkan Hasto, adapun audit BPK yang dilakukan bukan untuk mengindikasikan unsur kerugian negara, tapi sebagai sebuah proses terhadap dampak lingkungan atas berbagai kegiatan terkait divestasi Freeport. “Karena, besarnya komitmen pak Jokowi terhadap lingkungan,” kata dia.

Terkait pernyataan yang menyebut divestasi Freeport adalah kebohongan, hal itu menurut Hasto, merupakan upaya secara politik seolah-olah proses divestasi tidak berjalan dengan mulus.

“Kami menghimbau seluruh pihak, upaya menjalankan konstitusi ini mendapat dukungan penuh. Dan jangan karena kepentingan sempit, kemudian mencoba melakukan penghadangan secara politik,” kata Hasto mengingatkan.

Terlebih lanjut Hasto, pimpinan Komisi VII DPR RI bukan berasal dari parpol yang mendukung Jokowi. Sementara, di sisi lain, rakyat terua memberikan dukungan kuat kepada Presiden Jokowi.

“Sehingga diperlukan konsolidasi politik, menggunakan istilah pak Prabowo tindakan yang ugal-ugalan justru disitu.
Dimana, fraksi Gerindra menjadi salah satu menjadi pelopor. Sehingga demokrasi dari rakyat untuk rakyat itu tersandera di dalam penetapan dewan dan kelengkapan dewan,” beber Hasto.

Meski demikian, dengan melihat kenyataan tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Hasto, memilih bekerja keras dengan hambatan-hambatan politik yang sangat besar.

“Misalnya kelihatan serangan dari fraksi Gerindra terhadap tuduhan pak Jokowi melakukan kebohongan publik. Itu merupakan ketidakpahaman dari proses divestasi itu sendiri,” kata Hasto menutup.

Penulis: Stevanny Andriani
Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleIni Sindiran Menteri Susi untuk Pengkritik Ikan Tak Punya KTP
Next articlePuslabfor Umumkan Hasil Uji Balistik Peluru Nyasar Senin Depan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here