Gerindra Kritik KPU Soal 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT

Jakarta, PONTAS.ID – Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria mengkritisi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang seperti menganggap remeh persoalan 31 juta pemilih yang belum masuk Daftar Pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019.

Menurut pria yang juga tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, jika tidak ada langkah serius dari pihak KPU RI untuk segera membenahi persoalan DPT tersebut, maka akan merugikan seluruh peserta Pemilu 2019, baik itu partai politik, calon legislatif, atau calon presiden dan wakil presiden.

“Problem DPT bukan problem yang sepele. Sebab ini akan menentukan legitimasi dari Pemilu serentak 2019. Sejak awal, tim kami mencatat ada sejumlah permasalahan DPT yang dikeluarkan KPU September lalu,” kata Riza dalam siaran persnya, Rabu (10/10/2018).

Permasalahan yang pertama, ungkap Riza, yaitu terkait data ganda di dalam DPT. Meskipun temuan timnya lebih besar, setidaknya pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menemukan 131.363 pemilih ganda dari 76 kabupaten kota.

“Kedua yaitu problem ketidaksinkronan antara data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan DPT. Untuk kasus ini, KPU RI menemukan ada 31 juta data di DP4 yang belum masuk ke DPT,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, untuk problem ketiga adalah masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Berdasarkan catatan Institute for Policy Studies per Mei 2018, kurang lebih 11 juta pemilih terancam kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2019 karena belum melakukan perekaman e-KTP.

“Bisa jadi angka ini sudah berkurang saat ini. Namun sudah berapa persen lagi? Sebab, meskipun sudah melakukan perekaman data, namun nanti belum otomatis data tersebut masuk ke DPT. Ini juga akan menjadi potensi masalah,” tutur Riza mengingatkan.

Sesuai dengan hasil rapat pleno KPU RI pada 16 September 2018, KPU RI diberikan waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan terhadap data DPT Pemilu 2019 tersebut. Artinya, pada tanggal 15 November 2018, KPU RI harus sudah menyerahkan DPT perbaikan.

“Harus ada langkah serius dan ekstra. Sebab jika tidak, kualitas pemilu serentak pertama ini, akan cacat,” tegas dia.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here