Jokowi Harus Stop Pembangunan PLTSa Sunter Jakarta

H.Asrul Hoesein, Saat Lakukan survey TPA Kota Makassar, Sulawesi Selatan (3/2018)

Oleh: H.Asrul Hoesein
Direktur Green Indonesia Foundation/Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Jabodetabekjur Zero Waste Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur 2013-2023.

Rencana Pemprov. DKI Jakarta melalui PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan menggandeng perusahaan mitra dalam proyek listrik sampah ini, yakni Fortum asal Finlandia, sesungguhnya proyek ini pernah gagal tahun 2016 masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan MoU di tanda tangani oleh Pjs. Gubernur Jakarta Sumarsono.

Namun Proyek PLTSa Sunter tersebut batal karena dasar pelaksanaannya yaitu Perpres No.18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas permohonan “gugatan” uji materiil Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah yang diajukan oleh Direktur Green Indonesia Foundation,┬áH. Asrul Hoesein bersama 15 orang pemohon perorangan dan Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), BaliFokus, KruHA, Gita Pertiwi dan Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi).

Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016. Setelah dibatalkan Perpres 18 Tahun 2016 diatas, berbagai upaya Kementerian LHK dengan melibatkan hampir seluruh menteri dan para menteri koordinator telah menerbitkan lagi Perpres No. 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional – Jaktranas – Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tanggal Pengundangan (24 Oktober 2017), tapi terselip program PLTSa di dalamnya. Sungguh hebat akal konseptor Jaktranas Sampah.

Tidak puas dengan Perpres No. 97 Tahun 2017, muncul lagi Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PLTSa) pada 12 April 2018. Untuk membangun PLTSa di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado (tambahan Medan dan Bali).

Pada prinsipnya Perpres No. 35 Tahun 2018 merupakan reinkarnasi Perpres No.18 Tahun 2016, karena hanya berbeda sedikit judulnya dan pada perpres baru tersebut tidak eksplisit menyebut teknologi termal tapi hanya diganti teknologi ramah lingkungan. Pada perpres lama yang telah dicabut memang sama sekali tidak ada kalimat teknologi ramah lingkungan.

Saat ini Indonesia juga sudah memiliki peraturan terkait 3R yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah yang menjadi dasar pelaksanaan Bank Sampah di Indonesia. Jadi Bank Sampah ini merupakan salah satu penerapan resource efficiency dan circular economy di Indonesia. Sebagaimana pula UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pasal 13 dan pasal 45 mengharuskan pengelolaan sampah di sumber timbulannya. Satu-satunya cara adalah perbanyak pembangunan Bank Sampah di setiap desa/kelurahan. Ini pula sakah satu upaya memberdayakan sampah berbasis komunal (rakyat) dengan teknologi tepat guna, sekaligus mengangkat kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan berbasis corporasi atau berdasar kepentingan kelompok.

Maka seharusnya Proyek PLTSa Sunter Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia tersebut agar Presiden Joko Widodo menghentikannya atau stop rencana itu dengan beberapa alasan, antara lain Perpres 35 Tahun 2018 tersebut hanya pengganti Perpres 18 Tahun 2016 yang telah dicabut oleh Mahkamah Agung.

Paling rawan pada proyek PLTSa Sunter ini adalah rencana penarikan Tipping Fee sebesar Rp.300.000 s/d Rp.500.000/ton sampah. Sebuah angka yang cukup fantastis kenaikannya dari Tipping Fee Sampah DKI Jakarta saat ini sebesar Rp. 125.000/ton. Jelas dapat diduga membuka kesempatan oknum birokrasi dan pengusaha (investor) melakukan korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here