Pemerintah Mengabaikan Substansi Regulasi Persampahan

Direktur Green Indonesia Foundation, H. Asrul Husein.

Oleh: H.AsrulHoesein                                      Direktur Green Indonesia Foundation       

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), pada Pasal 13 berbunyi “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah” dan selanjutnya dipertegas lagi dalam masa pelaksanaannya pada Pasal 45 berbunyi “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun”

Menyimak dan menelaah pasal-pasal UUPS tersebut diatas, sangatlah nyata bahwa sampah kawasan harus dikelola di sumber timbulannya dan menjadi kewajiban pihak pengelola atau pemilik kawasan. Jelas bila pasal tersebut diaplikasi, sangatlah memudahkan pemerintah dan pemda dalam mengurusi sampah, khususnya biaya APBD untuk pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan di Tempat Pengelolaan sampah Ahir (TPA) tidak diperlukan lagi.

Namun memang diakui, bila regulasi dijalankan dengan benar (Pasal 13 dan 45 UUPS) itu, kesempatan ber KKN, sangatlah minim, karena kekuatan pengelola sampah berada di tangan rakyat dan pemerintah terdepan (desa atau kelurahan).

Terlebih pula pemerintah pusat dan pemda tidak perlu mengeluarkan dana untuk mengeluarkan biaya besar di TPA untuk biaya operasional di TPA serta membayar Dana Kompensasi Warga Terdampak TPA, juga biaya-biaya operasional lainnya yang bisa banyak terserap di TPA. Sampah di TPA memang berbau menyengat, tapi fulusnya sangat harum, fenomena ini yang sangat dinanti koruptor. Seharusnya penegak hukum, coba sesekali nikmati bau dan sedapnya aroma fulus di persampahan, adakan lidik/sidik kepada stakeholder birokrasi yang mengelola persampahan.

Pada Pasal 13 dan 45 UUPS nampak tertulis – prasa wajib – sangat jelas bila pasal ini tidak dijalankan oleh pengelola kawasan akan berimplikasi pidana dan bisa dipolisikan. Begitupun pemerintah dan pemda bisa digugat oleh masyarakat pada PT. TUN karena tidak jalankan regulasi dalam pengelolaan sampah kawasan”

Kenapa Pemerintah dan Pemda tidak taat regulasi ? diduga keras bila mengikuti regulasi sampah tersebut diatas, peluang untuk mempermainksn dana-dana sampah yang cukup besar, tertutup rapat untuk dipermainkan oleh oknum-oknum birokrasi dan mitra swastanya.

Akibat pemerintah mengabaikan amanat regulasi sampah tersebut, maka sejak diberlakukannya efektif UUPS rahun 2013, sampai saat ini hampir tidak ada perubahan paradigma lama dengan angkut sampah ke TPA dan beralih ke paradigma baru, yaitu kelola sampah di kawasan timbulannya oleh masyarakat.

Amanat UUPS sejak tahun 2013 mengharuskan penutupan TPA pola open dumping dan berubah ke pola Control Landfill untuk kota sedang dan Sanitary Landfill untuk kota besar atau metropolitan. Tapi pada faktanya sampai sekarang umumnya TPA seluruh kabupaten dan kota di Indonesia masih menerapkan open dumping atau pembuangan terbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here