KPU DKI Kembali Dilaporkan Taufik ke Bawaslu

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kembali dilaporkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI, Mohammad Taufik, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.

Kuasa Hukum Taufik, Yupen Hadi mengatakan bahwa laporan tersebut didasari atas sikap KPU DKI yang tidak mau menindaklanjuti putusan dari Bawaslu DKI, yang telah meloloskan Taufik sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Intinya kami tangkap KPU DKI tidak akan melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tenggang tiga hari yang ditentukan undang-undang,” kata Yupen usai menyerahkan laporan tersebut di Kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (14/9/2018).

Dia mengungkapkan, bahwa laporan kliennye tersebut dialamatkan kepada ketua dan seluruh anggota KPU DKI. Menurut Yupen, KPU DKI wajib menaati putusan Bawaslu DKI dan tidak bisa mengikuti surat KPU RI.

“Karena putusan Bawaslu lebih tinggi derajatnya daripada surat KPU RI.┬áNah┬ájadi dalam hal ini KPU DKI Jakarta tetap harus melaksanakan putusan itu, sekali pun ada surat dari KPU RI,” ujarnya.

Laporan tersebut berlandaskan Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa KPU daerah yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu dapat dipidana.

Yupen berharap, laporannya kali ini dapat membuat KPU menaati putusan Bawaslu yang meloloskan kliennya sebagai bakal caleg.

“Ini upaya memaksa KPU supaya hargai putusan, supaya KPU tidak mengabaikan putusan begitu saja dengan alasan yang berdasar aturan,” ucap Yupen.

Dalam Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal caleg setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here