Dugaan Pidana, Bawaslu DKI Segera Proses Laporan Taufik Terhadap KPU

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta pada hari ini telah menerima laporan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI, Mohammad Taufik, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Laporan tersebut terkait dengan sikap KPU DKI yang masih enggan melaksanakan putusan dari Bawaslu DKI, yang telah meloloskan Taufik sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI dalam bursa Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang akan datang.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Puadi menyatakan bahwa setelah menerima laporan dari Taufik itu, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk mendalami laporan tersebut.

“Sebab, kalau mengacu pada temuan ini, kebetulan ini berkaitan dengan Pasal 518 terkait pidana. Maka, perlu ada koordinasi dengan pihak jaksa dan kepolisian, baru setelah dinyatakan ada temuan, akan segera diregister dan diproses,” kata Puadi di kantor Bawaslu DKI, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Dia menuturkan, setelah laporan diregister, maka Bawaslu DKI, polisi, dan kejaksaan akan mulai memproses penyelidikan selama 14 hari kerja. Dalam poses penyelidikan, pihak pelapor, terlapor, dan saksi ahli akan diperiksa untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana.

“Kalau benar dalam 14 hari perintah penyelidikan jalan, kita perintahkan ke kepolisian untuk melakulan penyidikan, waktunya 14 hari lagi,” ujarnya

Puadi menambahkan, seusai proses penyidikan, maka berkas akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebelum diproses di pengadilan.

Diberitakan sebelumnya, Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here