DPR Didorong Revisi UU Pemilu Redam Isu SARA

Jakarta, PONTAS.ID – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendorong masyarakat agar DPR mau merevisi Undang-Undang Pemilu guna memasukkan sejumlah pasal demi meredam issu SARA yang terus menerus muncul dalam setiap pesta demokrasi.

Alasannya dalam UU tersebut hanya terdapat satu pasal saja dan tidak ada definisi yang jelas soal SARA.

“Berbeda dengan issu politik uang yang cukup detail dijelaskan dala UU Pemilu. Karena seolah-olah politik uang ini lebih berbahaya dari issu SARA,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “Pemilu dan Kebhinekaan” bersama Wakil Ketua Fraksi MPR Syaifullah Tamliha, Jumat (7/9/2018).

Namun begitu kata Ray, perlu secara jelas mendefinisikan SARA dalam UU Pemilu tersebut, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena aneh juga dalam UU ini ancaman politisasi SARA cukup ringan, yakni satu tahun penjara.

“Sementara ancaman pidana politisasi SARA di luar Pemilu bisa mencapai 5 tahun. Jadi lebih berbahaya ketimbang di luar Pemilu,” tambahnya.

Diakui Ray, wajar politik uang dianggap berbahaya ketimbang SARA oleh politisi. Karena money politik itu cukup sulit dikendalikan, namun begitu tetap bisa dilokalisir efeknya dominonya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Fraksi MPR FPPP Saifullah Tamliha meminta elit politik mampu meminimalisir isu SARA dalam pilpres 2019, karena SARA itu bisa mengancam desintegrasi bangsa.

Indonesia sebagai negara multi etnis dan agama, maka sebisa mungkin menghindari SARA tersebut.

“Memang sulit menghindari isu SARA, termasuk di Amerika Serikat. Ditambah lagi hukumannya ringan hanya satu tahun penjara, maka aturannya perlu direvisi agar tak main-main dengan SARA ,” katanya.

Karena itu Tamliha berharap elit politik bisa memenej isu SARA di tengah Indonesia yang multi etnis dan agama.

Seperti contoh saat Pilkada Sumatera Utara pernah terjadi SARA, dimana calon wagub Djarot Saiful Hidayat, Sihar Sitorus adalah non muslim, sehingga pilgubnya dimenangkan oleh Eddy Rahmayadi.

Hal itu lanjut Tamliha, hampir terjadi di Jawa Tengah. Meski Ganjar Pranowo muslim, tapi ada upaya ke arah SARA tersebut. Beruntung, wakilnya adalah Taj Yasin, putra KH. Maimun Zubair. “Kalau tidak, Ganjar bisa lewat,” jelasnya.

Previous articleErik Thohir Dianggap Mampu Gaet Kalangan Millenial
Next articleMenko Luhut Gandeng Tiga Lembaga Teliti Air Danau Toba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here