Jakarta, PONTAS.ID – Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto menyebut utang negara naik mencapai Rp 1 triliun setiap harinya.
Merespon komentar Prabowo itu. Parpol Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin angkat bicara.
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan sindiran itu menjadi pengingat bagi pemerintah dalam mengelola perekenominan nasional.
“Kita ambil sisi positifnya sebagai peringatan dan prinsip kita dalam mengelola pereknas, yaitu utang tidak boleh menjadi menu dominan dalam pembiayaan pembangunan,” kata Hendrawan ketika dihubungi.
“Utang tetap hanya sebagai pelengkap. Meminjam utang harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan penggunaannya harus produktif,” imbuh dia.
Namun, Hendrawan menegaskan hingga saat ini kondisi ekonomi RI terbilang baik. Rasio utang negara terhadap sejumlah indikator terjaga seimbang.
“Kita bergembira bahwa berdasar beberapa ukuran yang disepakati, baik secara internasional maupun yang ada di DPR dalam pembahasan UU, kondisi kita masih bagus. Rasio utang terhadap PDB, defisit APBN, dan defisit keseimbangan primer, kondisi masih terjaga baik,” jelas Hendrawan yang juga Anggota Komisi XI DPR ini.
Karena itu, ia pun meminta Prabowo kembali membaca naskah UU ABPN yang telah ditetapkan bersama DPR dan pemerintah. Sebab dalam pengesahannya, seluruh fraksi di DPR terlibat.
“Jadi kami berharap Pak Prabowo dan timnya membaca naskah UU yang tiap tahun dibahas oleh fraksinya, dan disepakati terus menerus, dengan pikiran yang jernih,” tukasnya.
Hal senada juga dikatakan parpol koalisi lainnya yakni Golkar meminta Prabowo memaparkan dasar pernyataannya.
“Kalau menurut saya keliru, jangan main tuduh aja begitu kalau nggak ada dasarnya,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, Rabu (5/9/2018).
Agung menyebut persoalan data utang harus dilakukan pengecekan. Agar tidak ada kesalahan data saat berbicara di publik.
“Itu mesti dicek lagi, saya sendiri nggak begitu paham mengenai utang. Tapi ada ketentuannya, ada batasan batasannya, ada produk domestik bruto dan sekian persen yang diizinkan oleh UU,” tutur Agung.
Indonesia Mampu Bayar
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kenaikan utang Indonesia tidak dihitung per hari. Meski ada kenaikan tiap tahun, utang Indonesia dipastikan JK tetap bisa dibayar.
“Jadi bukan soal (naik) Rp 1 triliun (per hari), mampu kita bayar tidak? Sama dengan perusahaan. Karena itu, sekarang ini kita mampu membayarnya,” ujar JK.
JK mengaku belum menghitung utang Indonesia yang disebut Prabowo Subianto naik Rp 1 triliun per hari. Namun jumlah utang RI memang naik per tahunnya.
“Kita tidak hitung per hari, kita hitung tahunan. Begitu, kan. Ada tambahan Rp 200 triliun, ada mungkin Rp 300 (triliun). Selama kita bisa bayar, bukan urusan (jumlah) T-nya, bisa bayar tidak? kita bisa bayar,” katanya.
Indonesia, dikatakan JK, berbeda dengan negara lain, seperti Venezuela dan Argentina, yang tidak bisa membayar utang. Indonesia pun mengambil utang untuk kebutuhan pembangunan.
“Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak punya modal, kita harus meminjam,” tuturnya.
JK mengungkapkan setiap negara selalu berutang untuk melakukan pembangunan. Namun setiap negara memiliki cara berbeda dalam mengambil utang.
“Amerika juga minjam, tapi minjam-nya dengan cara cetak duit. Kalau Jepang minjam-nya ambil dari dana pensiun. Karena kita tidak cetak duit terlalu banyak karena tidak laku di luar negeri, maka kita minjam dari World Bank dari perbankan-perbankan, itu biasa saja. Jumlahnya itu relatif, tergantung kemampuan,” jelasnya.
Prabowo Subianto sebelumnya kembali menyinggung utang pemerintah Indonesia yang naik Rp 1 triliun setiap hari.
“Utang pemerintah kita naik terus, sekarang hitungannya naiknya Rp 1 triliun setiap hari,” kata Prabowo dalam sambutan diskusi buku ‘Paradoks Indonesia’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/9).
Prabowo mengatakan banyak yang tidak mengkhawatirkan utang tersebut. Tapi, menurutnya, utang tersebut dapat mengancam kedaulatan negara.
“Utang mengancam kedaulatan negara kita,” ujarnya.
