Taufik: KPU Harus Taat Hukum, Jangan Terdorong Opini

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diimbau untuk taat kepada hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan bukan malah terdorong oleh opini yang terbangun di tengah masyarakat, sehingga membuat mereka menabrak aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik, dalam menyikapi sikap enggan dari KPU DKI untuk melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, yang meloloskan dirinya menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD DKI 2019.

Taufik sebelumnya telah dicoret oleh KPU DKI dari daftar bacaleg DPRD DKI untuk maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 karena tersandung Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang seseorang menjadi caleg apabila pernah tersangkut kasus pidana korupsi.

Namun pada Jumat (31/8/2018) lalu, Bawaslu DKI menerima gugatan Taufik karena PKPU No.20/2018 tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, yang isinya justru membolehkan seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih untuk mencalonkan diri, selama dia mengumumkan status narapidana ke publik.

“Saya menggugat bukan sekadar untuk bisa ikut Pileg 2019. Mengapa (KPU) saya gugat? Supaya lembaga ini jangan semena-mena, harus taat hukum,” kata Taufik saat ditemui oleh wartawan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (3/9/2018).

Taufik ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan KPU DKI tersebut bertentangan dengan UU. KPU, tegas dia, tidak bisa membuat peraturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Taufik sendiri menilai KPU telah menentukan sikap berdasarkan opini.

“KPU ini kan kerja didorong oleh opini-opini yang dibangun. KPU menurut saya mengerti juga bahwa ini bertentangan dengan UU, cuma karena didorong terus akhirnya melakukan ini,” ujarnya.

Taufik menilai lembaga negara seperti KPU harus dijaga agar tetap patuh pada Undang-Undang. Gugatan ini merupakan salah satu cara mengembalikan sikap KPU sesuai UU.

“Kalau institusi negara bekerja berdasarkan pertimbangan opini tanpa mengindahkan UU, rusak ini,” tutur dia.

Dia meminta agar pilihan dikembalikan ke masyarakat. Jika masyarakat tidak mau memiliki mantan narapidana korupsi, maka dia tidak akan terpilih lagi. Dia pun menerima apapun hasil akhir pemilu itu nantinya.

Editor: Risman Septian

Previous articlePolda Sumut Gandeng Pemkot Medan Tertibkan 54 Terminal Liar
Next articleKeppres Mundurnya Sandiaga Uno Belum Ada, Taufik: Saya Malu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here