DPRD DKI akan Tolak PMD 11 Triliun untuk BUMD?

Jakarta, PONTAS.ID – Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal Penyertaan Modal Daerah (PMD) hingga sebesar 11 triliun rupiah untuk delapan BUMD yang ada di dalam Rancangan APBD Perubahan 2018, pasti akan ditolak Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Prediksi tersebut disampaikan oleh Penasehat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD DKI, Mohammad Taufik. Sebab menurut dia, di awal masa kepemimpinan Gubernur DKI, Anies Baswedan, menginginkan agar BUMD DKI bisa mandiri dan menghasilkan keuntungan.

“Pasti ditolak, percaya sama saya, enggak cocok, enggak seusai dengan visi gubernur soal BUMD. Saya yakin enggak akan dikasih, malu-maluin saja,” kata Taufik kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (30/8/2018).

Selain Taufik, Penasehat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI, Triwisaksana juga menilai seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa mengalokasikan anggaran dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (Silpa) 2017 tahun yang mencapai sebesar 13,1 triliun rupiah.

Silpa 2017 itu, tegas Triwisaksana, seharusnya bisa dialokasikan ke program yang berdampak langsung pada kepentingan warga. Dia menilai tidak ideal jika Silpa tersebut justru dialokasikan untuk PMD BUMD.

“Memang idealnya untuk belanja modal dan hibah untuk penambahan subsidi di program KJP Plus misalnya,” tuturnya.

Jikapun tidak bisa dialokasikan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, Triwisaksana meminta TAPD untuk bisa mengklasifikasi BUMD yang tepat diberikan suntikan PMD.

Triwisaksana beranggapan bisa saja TAPD memberikan PMD bagi BUMD yang bergerak di bidang pangan yakni PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Tjipinang Food Station. Sebab, katanya, hasil dari BUMD bidang pangan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Mereka-mereka itu relatif bisa diberikan,” ujarnya.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018 yang diusulkan TAPD kepada Banggar DPRD DKI Jakarta, PMD untuk delapan BUMD dialokasikan senilai Rp 11,749 triliun.

Delapan BUMD yang mengajukan PMD tersebut antara lain PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya dan PD PAM Jaya.

Editor: Risman Septian

Previous articleAFTA Council ke-32, Mendag Bahas Kemajuan Integrasi Ekonomi ASEAN 2025
Next articleMentan Ajak Sarjana Tak Ragu Jadi Petani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here